Daftar UMP 2027 di 15 Provinsi: Jakarta Rp6,1 Juta, Bali Naik 42,15 Persen

Journalist Independent
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

Journalist Independent, JAKARTA – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mulai diumumkan pemerintah daerah menjelang tenggat waktu pada Sabtu (21/11/2026). Hingga Sabtu siang, sebanyak 15 provinsi telah menyampaikan besaran upah minimum yang akan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Dari daftar tersebut, DKI Jakarta masih menempati posisi teratas dengan UMP sebesar Rp6.136.941. Sementara itu, Bali mencatat persentase kenaikan paling tinggi, yakni 42,15 persen, setelah upah minimumnya bertambah Rp1.351.828 menjadi Rp4.559.287.

Jawa Barat juga mencatat lonjakan UMP yang cukup besar. Pemerintah provinsi menetapkan upah minimum 2027 sebesar Rp3 juta, meningkat Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di wilayah lain, Kepulauan Riau menetapkan UMP sebesar Rp4.229.356 atau naik 9,02 persen. Adapun Sulawesi Selatan berada di angka Rp4.233.913 setelah mengalami kenaikan Rp312.824 atau 7,98 persen.

Besaran UMP setiap provinsi tidak mengalami kenaikan dengan persentase yang sama. Penyesuaiannya mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, dan kebutuhan hidup layak masyarakat.

Berikut daftar lengkap UMP 2027 di 15 provinsi yang telah mengumumkan penetapannya hingga Sabtu (21/11/2026) siang:

  1. DKI Jakarta: Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,10 persen.
  2. Bali: Rp4.559.287, naik Rp1.351.828 atau 42,15 persen.
  3. Sulawesi Selatan: Rp4.233.913, naik Rp312.824 atau 7,98 persen.
  4. Kepulauan Riau: Rp4.229.356, naik Rp349.836 atau 9,02 persen.
  5. Sumatera Selatan: Rp4.210.059, naik Rp267.096 atau 6,77 persen.
  6. Riau: Rp4.031.142, naik Rp250.646 atau 6,63 persen.
  7. Kalimantan Utara: Rp4.027.901, naik Rp252.658 atau 6,69 persen.
  8. Kalimantan Tengah: Rp3.949.697, naik Rp263.575 atau 7,15 persen.
  9. Jambi: Rp3.711.516, naik Rp240.019 atau 6,91 persen.
  10. Sumatera Utara: Rp3.410.000, naik Rp181.051 atau 5,61 persen.
  11. Banten: Rp3.372.828,70, naik Rp271.947,30 atau 8,77 persen.
  12. Lampung: Rp3.285.152, naik Rp237.418 atau 7,79 persen.
  13. Jawa Barat: Rp3.000.000, naik Rp682.399 atau 29,44 persen.
  14. Jawa Tengah: Rp2.655.454, naik Rp328.068 atau 14,10 persen.
  15. Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441, naik Rp146.543 atau 5,97 persen.
Baca Juga  Besaran UMP 2027 Tiap Provinsi: Jakarta Tertinggi, Sulsel Urutan Ke-5

Penetapan UMP 2027 mengacu pada tiga variabel utama, yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Dalam penghitungan kenaikan upah, pemerintah menggunakan indikator inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.

Sementara itu, perhitungan KHL menggunakan data konsumsi rumah tangga yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Ada empat aspek yang menjadi komponen KHL, yakni pengeluaran untuk makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Untuk penentuan KHL sebagai dasar penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), pemerintah menerapkan pendekatan klasterisasi. Metode tersebut menggunakan 11 parameter karakteristik daerah.

Adapun formula kenaikan upah minimum diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula itu memperhitungkan besaran upah minimum tahun berjalan, kemudian disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya telah mengingatkan seluruh gubernur agar mengumumkan penetapan UMP 2027 paling lambat Sabtu (21/11/2026).

Menurut Yassierli, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penetapan upah minimum berjalan sesuai jadwal.

Koordinasi tersebut dilakukan secara bertahap. Pada 13 November, Kemnaker menggelar sosialisasi bersama para kepala dinas. Selanjutnya, pada 16 November, koordinasi diperluas dengan melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi terkait dengan penetapan upah minimum 2027, kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para kepala dinas tanggal 13 November yang lalu. Kemarin tanggal 16 November kami sudah melakukan sosialisasi juga dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri,” kata Yassierli.

Baca Juga  UMP 2027 di 11 Provinsi Sudah Ketuk Palu, Jakarta Rp6,1 Juta, Kepri Naik 9,02 Persen

Pemerintah pusat, lanjut dia, juga telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah. Surat tersebut berisi data dan panduan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan upah minimum.

Yassierli menyebut seluruh bahan penetapan telah disampaikan kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Karena itu, pemerintah daerah dinilai memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses tersebut sebelum tenggat.

“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu. Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi,” ujarnya. *

Penulis: LutfiaEditor: Idnahus