NEWS  

Indonesia Bersuara di COP31: Negara Berkembang Jangan Hanya Dibebani Target Emisi

Journalist Independent
ilustrasi hutan tropis (Foto: Lindungi hutan)

Journalist Independent, JAKARTA – Indonesia meminta agar pendanaan iklim global diberikan secara lebih adil dan seimbang, terutama bagi negara-negara berkembang. Desakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dalam peluncuran resmi Second Global Stocktake (GST-2) pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Rabu (18/11/2026).

Di hadapan delegasi negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Diaz menyoroti masih timpangnya pelaksanaan aksi iklim di berbagai negara. Menurutnya, upaya global tidak seharusnya hanya menitikberatkan pada kewajiban menurunkan emisi, tetapi juga perlu diiringi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang.

Diaz menyebut, ketika emisi global masih terus meningkat, akses negara berkembang terhadap pembiayaan iklim dan dukungan teknis justru masih menghadapi berbagai hambatan struktural.

“Kemajuan aksi iklim global masih belum merata. Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini menegaskan perlunya mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan tersedianya dukungan yang memadai untuk melaksanakannya,” tegas Diaz dalam peluncuran tersebut, sebagaimana dikutip dari siaran resmi pada Sabtu (21/11).

Global Stocktake merupakan mekanisme evaluasi kolektif yang dilakukan setiap lima tahun berdasarkan mandat Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Proses ini bertujuan mengukur kemajuan dunia dalam menjalankan komitmen iklim, termasuk upaya membatasi kenaikan suhu bumi.

Indonesia memiliki pengalaman dalam memanfaatkan hasil evaluasi sebelumnya. Hasil Global Stocktake pertama (GST-1), misalnya, menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia.

Namun, Diaz menilai tindak lanjut GST-1 masih lebih banyak diarahkan pada upaya mitigasi atau pengurangan emisi. Sementara itu, aspek pendanaan dan sarana implementasi lainnya dinilai belum mendapatkan perhatian yang sebanding.

Baca Juga  HB Brand HNK Lotion Diduga Illegal Beredar Luas, Polres Bone Serta Ditreskrimsus Polda Sulsel Bakal Lidik

“Hasil GST-1 telah menjadi salah satu masukan dalam penyusunan NDC Kedua Indonesia. Namun, tindak lanjutnya masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek mitigasi, sementara pendanaan dan sarana implementasi lainnya mendapatkan perhatian yang relatif lebih sedikit,” ungkap Diaz.

Atas dasar itu, Indonesia mendorong agar GST-2 menjadi kesempatan untuk memperbaiki keseimbangan dalam pelaksanaan agenda iklim global. Pemerintah menilai upaya mitigasi perlu berjalan beriringan dengan adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas negara-negara berkembang.

Kelima aspek tersebut dinilai penting agar negara berkembang tidak hanya dibebani target pengurangan emisi, tetapi juga memperoleh dukungan yang diperlukan untuk menjalankan komitmen iklim.

Minta Prinsip Tanggung Jawab Bersama Diterapkan

Dalam forum tersebut, Indonesia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), atau tanggung jawab bersama dengan kemampuan dan kapasitas yang berbeda.

Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan dalam kerja sama perubahan iklim internasional. Penerapannya perlu memperhatikan perbedaan kondisi, kemampuan, dan kapasitas setiap negara dalam menghadapi perubahan iklim.

Diaz berharap proses GST-2 dapat memberikan perhatian yang seimbang terhadap mitigasi dan adaptasi, sekaligus memperkuat dukungan pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.

“Indonesia berharap GST-2 dapat memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek mitigasi dan adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas, dengan tetap memperhatikan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” jelas Diaz.

Diaz menambahkan, peluncuran GST-2 merupakan langkah awal bagi komunitas internasional untuk memetakan kesenjangan pelaksanaan aksi iklim secara lebih menyeluruh.

Bagi Indonesia, keberhasilan evaluasi tersebut tidak cukup diukur dari tingginya target yang tercantum dalam dokumen komitmen. Dukungan nyata berupa aliran dana, alih teknologi, dan penguatan kapasitas juga harus dapat dirasakan negara-negara berkembang.

Baca Juga  Mahfud MD Minta Prabowo Tak Ragu Tindak Pejabat Bermasalah

“Bagi Indonesia, keberhasilan GST-2 tidak diukur dari seberapa tinggi target yang tertulis di atas kertas, melainkan dari seberapa nyata arus pendanaan, alih teknologi, dan penguatan kapasitas mengalir untuk menopang aksi iklim berkelanjutan di negara-negara berkembang,” katanya.