UMP Banten 2027 Naik 8,77 Persen, Kini Menjadi Rp3,37 Juta

Journalist Independent
Gubernur Banten, Andra Soni.
Gubernur Banten, Andra Soni.

Journalist Independent, BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Nilai tersebut naik 8,77 persen atau Rp271.947,30 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

Penetapan itu diumumkan Gubernur Banten, Andra Soni di Kota Serang, Jumat (20/11/2026). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30,” ujar Andra Soni.

Andra menjelaskan, penetapan UMP tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, mulai dari pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, hingga kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.

Pemerintah juga memperhitungkan kondisi dunia usaha agar kebijakan kenaikan upah tidak mengabaikan keberlangsungan perusahaan. Dengan pertimbangan tersebut, peningkatan kesejahteraan pekerja diharapkan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri di Banten.

Menurut Andra, kesejahteraan tenaga kerja harus menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia menegaskan, daya saing investasi tidak semestinya dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah.

Sebaliknya, peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis harus menjadi fondasi bagi dunia usaha untuk berkembang.

“Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten,” tegasnya.

Andra berharap kenaikan UMP 2027 dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut diharapkan tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan bersaing.

Baca Juga  Jangan Sampai Gagal CPNS 2026 Gara-Gara Salah Upload! Ini 10 Kesalahan yang Wajib Dihindari

Ia menilai, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk atau perkembangan sektor industri. Manfaat pertumbuhan ekonomi juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama para pekerja yang menjadi bagian penting dalam aktivitas perekonomian.

“Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga tentang sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh para pekerja dan masyarakat,” katanya.

Pemprov Banten, lanjut Andra, berupaya memastikan pembangunan ekonomi berjalan secara berkeadilan. Peningkatan investasi dan daya saing industri harus berjalan beriringan dengan perbaikan kesejahteraan tenaga kerja.

Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin membangun iklim investasi yang kuat tanpa mengesampingkan hak dan kepentingan pekerja.

“Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing, dan pekerja yang sejahtera. Inilah komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” paparnya. (*)