Journalist Independent, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut aset milik bandar judi online dapat disita melalui Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Menurutnya, aturan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menindak kejahatan yang merugikan masyarakat sekaligus mengembalikan hasil tindak pidana kepada rakyat.
Dasco menjelaskan, UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lain yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Di antaranya penipuan investasi, penipuan kripto, investasi bodong, hingga praktik penipuan berkedok perjalanan umrah.
“Jadi gini, saya cuman mau menjelaskan tambahan soal Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada badan pengelolaan hasil perampasan aset. Jadi misalnya terdakwanya kabur tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita. Dan kemudian Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia kemudian secara khusus menyebut bandar judi online sebagai pihak yang asetnya dapat menjadi objek perampasan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut.
“Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” sambung Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
Dasco menegaskan, penyitaan aset bandar judi online diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang menjalankan praktik perjudian daring. Menurutnya, aktivitas tersebut telah menimbulkan dampak bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi kecil yang menjadi korban.
“Ya, judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset,” tegas Dasco.
“Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” imbuhnya.
Pernyataan Dasco tersebut disampaikan setelah DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan itu menandai persetujuan DPR terhadap regulasi yang mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah kemungkinan perampasan aset tanpa putusan pidana, dengan tetap melalui prosedur dan pemeriksaan pengadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Dalam pembahasan RUU tersebut, DPR juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik serta pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.
Dengan aturan tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki instrumen tambahan untuk menelusuri serta merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kejahatan yang merugikan masyarakat seperti judi online.
Meski demikian, penerapan perampasan aset terhadap bandar judi online tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan mekanisme pembuktian yang berlaku. Penyitaan tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan dugaan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan. (*)






