Journalist Independent, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru yang mengaitkan kepatuhan perpajakan dengan kenaikan pangkat dan golongan aparatur sipil negara (ASN). Melalui aturan tersebut, ASN yang belum melaporkan dan memenuhi kewajiban pajaknya berpotensi tidak dapat mengikuti proses promosi jabatan maupun kenaikan pangkat.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengatakan ketentuan itu akan mewajibkan ASN memiliki Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai salah satu persyaratan dalam proses promosi dan eselonisasi.
Kebijakan tersebut rencananya diterapkan setelah diterbitkannya surat ketetapan bersama yang melibatkan empat atau lima kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.
“Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati, nanti akan disampaikan, akan ada diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan (Suahasil Nazara),” ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Kamis (12/11/2026).
Bimo belum menjelaskan secara terperinci latar belakang penyusunan kebijakan tersebut. Ia juga belum menyampaikan jadwal resmi peluncuran maupun mekanisme penerapannya di lingkungan instansi pemerintah.
Meski demikian, rencana tersebut menunjukkan upaya pemerintah mendorong kepatuhan pajak tidak hanya melalui pengawasan dan penegakan aturan, tetapi juga dengan mengaitkannya pada proses administrasi kepegawaian ASN.
Dalam kesempatan yang sama, Bimo mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengidentifikasi sejumlah wajib pajak orang pribadi yang diduga belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
Salah satu temuan berkaitan dengan penghapusan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2025.
Penghapusan bukti pemotongan tersebut menyebabkan status SPT yang semestinya kurang bayar berubah menjadi nihil. Dalam kasus lainnya, tindakan itu mengurangi nilai pajak kurang bayar yang seharusnya dilaporkan.
DJP kemudian mengirimkan pesan pengingat secara serentak melalui surat elektronik atau email kepada wajib pajak orang pribadi yang teridentifikasi melakukan tindakan tersebut.
Pesan pengingat itu ditujukan untuk mendorong wajib pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan sesuai dengan kewajiban perpajakan yang sebenarnya.
Dalam pelaksanaannya, DJP menggunakan pendekatan behavioural insights, yakni metode komunikasi yang mempertimbangkan perilaku wajib pajak untuk mendorong kepatuhan secara sukarela.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui penyampaian informasi yang lebih sederhana, tepat sasaran, dan diarahkan agar wajib pajak mengambil tindakan nyata.
Melalui cara ini, DJP berharap wajib pajak dapat memahami kewajibannya dan segera memperbaiki pelaporan pajak apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Rencana mengaitkan kepatuhan pajak dengan kenaikan pangkat ASN serta pengiriman pengingat kepada wajib pajak menjadi bagian dari upaya DJP memperluas kepatuhan perpajakan.
Namun, ketentuan teknis mengenai persyaratan SKF, cakupan ASN yang terdampak, serta tahapan penerapan kebijakan tersebut masih menunggu pengumuman resmi pemerintah.
