Journalist Independent.com, JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI mulai memasuki tahap konstitusional. Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bergerak menyiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri itu. Rapat tersebut kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut, dan hari ini pimpinan majelis akan mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR akan mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti para pimpinan fraksi MPR untuk tentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Kamis (12/11/2026).
Muzani menjelaskan, proses penentuan Wakil Presiden definitif memiliki batas waktu paling lambat 60 hari. Dalam rentang waktu tersebut, MPR harus menyiapkan mekanisme pemilihan pengganti Gibran sesuai ketentuan konstitusi.
Presiden Prabowo Subianto nantinya mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Setelah itu, MPR memilih satu di antara dua calon tersebut untuk mengisi jabatan yang kosong.
Berdasarkan keterangan Muzani, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti. Dengan demikian, proses pergantian Wapres tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.
Muzani berharap seluruh tahapan berjalan lancar dan menjadi bagian dari praktik ketatanegaraan yang baik di Indonesia.
“Kami mohon doa seluruh rakyat Indonesia agar proses demokrasi hari ini berjalan dengan baik dan peristiwa hari ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Gibran datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB. Berdasarkan pantauan di lokasi, ia meninggalkan gedung sekitar pukul 11.35 WIB setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menjadi sorotan dan proses politik di DPR terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai sebelumnya mengajukan usulan tersebut kepada pimpinan DPR. (bu)
