Journalist Independent, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penerbitan laporan polisi tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Kapolri menjelaskan, penanganan perkara tidak hanya mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik. Polri juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar.
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Jenderal Suyudi.
Berdasarkan laporan tersebut, Polri telah memulai penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana makar yang harus dibuktikan melalui proses hukum tersendiri.
Suyudi menegaskan, dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah belum dapat disimpulkan. Penyidik masih perlu mendalami sejumlah aspek untuk mengetahui apakah terdapat unsur pidana dalam perkara tersebut.
“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” terang Kapolri.
Langkah Polri tersebut sekaligus memperluas ruang lingkup penyelidikan dari dugaan pelanggaran terkait sistem elektronik menuju kemungkinan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya meminta agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh nasional diusut hingga ke pasal-pasal makar.
Habiburokhman menilai persoalan tersebut bukan sekadar tindakan intersepsi komunikasi elektronik. Ia menyebut dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh bangsa sebagai tindakan serius yang perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Ia bahkan menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh empat perwira tinggi Polri tersebut sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.
“Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucap dia.
Habiburokhman juga menekankan bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh lainnya berpotensi menjadi persoalan serius karena menyangkut hak asasi manusia, konstitusi, serta keamanan nasional.
Ia menduga terdapat kepentingan politik berskala besar di balik operasi tersebut. Menurutnya, dugaan operasi itu tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan kepala negara, tetapi juga kepentingan negara secara keseluruhan.
Habiburokhman menyebut adanya “target politik kotor berskala amat besar” yang perlu diungkap melalui proses penegakan hukum.
Karena itu, Komisi III DPR meminta agar penyelidikan tidak berhenti pada dugaan penyadapan ilegal. DPR juga mendorong Polri menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, menjalankan operasi, maupun mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.
Meski laporan polisi terkait dugaan makar telah diterbitkan, unsur pidana dalam perkara itu masih harus dibuktikan. Penerbitan laporan polisi dan dimulainya penyelidikan belum berarti dugaan makar telah terbukti secara hukum.
