Journalist Independent, JAKARTA – Pemerintah mengarahkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dilakukan sepenuhnya melalui rekening bank. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berencana tidak lagi mengandalkan kantor pos sebagai jalur alternatif penyaluran bantuan bagi pekerja yang tidak memiliki rekening.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, arahan tersebut merupakan kebijakan Presiden agar masyarakat memiliki rekening perbankan. Karena itu, penyaluran BSU tahun ini diperkirakan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima.
“Tahun ini arahan Bapak Presiden, semua harus punya rekening bank,” ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/11/2026).
Airlangga memperkirakan seluruh penerima BSU nantinya akan memperoleh bantuan melalui rekening bank. Skema ini berbeda dengan mekanisme penyaluran pada tahun sebelumnya yang masih menyediakan jalur kantor pos bagi masyarakat yang belum memiliki rekening.
“Jadi, saya kira semuanya melalui rekening bank,” tegasnya.
Perubahan mekanisme tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperluas kepemilikan rekening perbankan di masyarakat. Melalui skema transfer, penyaluran bantuan diharapkan dapat dilakukan secara langsung kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.
Meski demikian, pemerintah masih perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme teknis BSU 2026. Informasi yang perlu dipastikan antara lain bank penyalur, persyaratan penerima, serta jadwal pencairan bantuan.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan ketentuan BSU 2026 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Dalam ketentuan tersebut, BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Bantuan itu dibayarkan sekaligus sehingga setiap pekerja yang memenuhi kriteria akan menerima total Rp900.000.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, sebelumnya menyampaikan bahwa penyaluran BSU dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.
Pada keterangan yang disampaikan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker dan dikutip Sabtu (7/11/2026), Indah menyebut penyaluran bantuan dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah.
Kemnaker juga menyatakan pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan BSU. Bantuan diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan pemerintah.
Pernyataan Airlangga pada 13 November mengenai penyaluran melalui rekening bank menjadi perkembangan terbaru dari mekanisme yang sebelumnya disampaikan Kemnaker. Namun, masih diperlukan penegasan dari kementerian terkait apakah kantor pos benar-benar tidak lagi digunakan atau tetap disiapkan untuk kondisi tertentu.
Dengan demikian, pekerja diharapkan menunggu informasi resmi pemerintah mengenai daftar penerima, persyaratan, bank penyalur, dan jadwal pencairan BSU 2026. Kepastian tersebut penting agar masyarakat tidak keliru memahami mekanisme penyaluran maupun informasi yang beredar.
