Journalist Independent, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan.
“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dan MA (Mahkamah Agung),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah tekanan politik terhadap Gibran setelah putusan MA dan MK mengenai polemik dokumen pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sejumlah anggota DPR juga mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Prasetyo tidak merinci seluruh pembicaraan antara Prabowo dan Gibran dalam pertemuan tersebut. Namun, dia secara khusus menyebut niat pengunduran diri Gibran berkaitan dengan dinamika politik dan hukum setelah munculnya putusan MA dan MK.
50 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengonfirmasi pihaknya telah menerima laporan mengenai usulan HMP. Puan mengatakan pimpinan DPR akan membahas mekanisme tindak lanjut setelah masa persidangan dibuka.
Usulan HMP disebut telah mendapat dukungan sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi. Anggota DPR Mardani Ali Sera menyampaikan jumlah penandatangan usulan tersebut dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani. Dokumen usulan itu disebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.
HMP merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hak tersebut dapat digunakan untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden maupun wakil presiden sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat seorang pejabat negara dimakzulkan. Usulan tersebut harus melalui tahapan pembahasan dan pengambilan keputusan di DPR sebelum dapat berlanjut ke proses berikutnya.
Polemik Berawal dari Putusan MA dan MK
Polemik dokumen pendidikan Gibran menguat setelah MA mengeluarkan putusan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan itu berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya, MK juga menjadi bagian dari rangkaian proses hukum yang memeriksa persoalan dokumen pendidikan tersebut.
Putusan MA kemudian menjadi salah satu dasar bagi sejumlah anggota DPR untuk mendorong penggunaan HMP. Perkembangan tersebut turut menjadi latar belakang dinamika politik yang disebut Prasetyo dalam keterangannya mengenai niat Gibran mengundurkan diri.
Gibran Pernah Tanggapi Polemik Ijazah
Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai polemik pendidikan yang menjadi sorotan publik. Dia menegaskan dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana karena telah menyelesaikan pendidikan menengah.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Gibran merespons pertanyaan mengenai riwayat pendidikannya. Kini, setelah Prasetyo mengungkap adanya niat pengunduran diri dalam pertemuan dengan Prabowo, perkembangan sikap Gibran dan proses politik di DPR menjadi perhatian berikutnya. (*)
