Journalist Independent, JAKARTA — Mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai bisa menjadi jalan paling cepat untuk mengakhiri polemik politik dan hukum yang membelit posisinya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai pengunduran diri akan lebih baik bagi kepentingan bangsa daripada memperpanjang proses pemakzulan yang berpotensi memicu kegaduhan politik.
Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam Podcast Terus Terang setelah muncul informasi bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikan yang dimilikinya.
Menurut Mahfud, dua hal tersebut perlu dipisahkan. Namun, jika Gibran benar-benar ingin mengakhiri polemik dengan mundur, langkah itu dinilai lebih efisien daripada menunggu proses pemakzulan hingga selesai.
“Menurut saya, bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft kalau dia meminta mengundurkan diri saja, mundur,” kata Mahfud.
Ia menilai pemakzulan pada dasarnya bertujuan mengakhiri jabatan seorang pejabat negara. Karena itu, jika Gibran memilih mundur atas kemauan sendiri, proses panjang di parlemen tidak perlu menjadi jalan utama untuk mencapai tujuan yang sama.
Mahfud mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami situasi serupa ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998 di tengah tekanan politik.
Saat itu, muncul perdebatan mengenai perlunya pertanggungjawaban di hadapan MPR sebelum presiden berhenti. Namun, pengunduran diri Soeharto akhirnya mengakhiri perdebatan mengenai kelanjutan jabatannya.
Presiden Berwenang Menentukan Pengganti
Meski menilai pengunduran diri sebagai pilihan yang lebih baik, Mahfud meminta DPR tidak menghentikan proses pemakzulan hanya karena Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur. Menurutnya, proses politik tersebut perlu tetap berjalan sampai ada kepastian mengenai keputusan Gibran.
“Kalau dia tidak mundur juga, harus dimakzulkan kalau situasinya seperti itu. Oleh sebab itu, proses pemakzulan jalan terus,” ujarnya.
Mahfud menjelaskan, kedua proses bisa berlangsung secara paralel. Jika surat pengunduran diri benar-benar disampaikan, pembahasan selanjutnya dapat beralih pada mekanisme pemberhentian karena pengunduran diri. Namun, selama belum ada kepastian, DPR tidak seharusnya menghentikan langkah yang sudah berjalan.
Ia juga menegaskan bahwa pembuktian dokumen pendidikan pada masa mendatang tidak otomatis mengubah persoalan hukum terkait pencalonan dalam Pilpres 2024. Menurut Mahfud, dokumen yang baru dibuktikan kemudian tidak serta-merta berlaku surut untuk mengubah keputusan yang telah muncul dalam perkara sebelumnya.
Terkait pengganti Gibran, Mahfud meminta publik tidak terburu-buru memperdebatkan nama calon wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama untuk dipilih MPR. Mahfud menyebut Presiden dapat mempertimbangkan masukan partai politik, organisasi masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil, tetapi keputusan pengajuan calon tetap berada di tangan kepala negara.
Mahfud juga menolak gagasan agar pengunduran diri Gibran sekaligus menyeret Prabowo untuk berhenti dari jabatan presiden. Ia menilai tidak ada alasan konstitusional untuk mengaitkan kedua jabatan tersebut dalam satu proses.
“Pak Prabowo kan tidak punya masalah apa-apa,” katanya.
Dalam pembahasan lain, Mahfud menyinggung mundurnya sejumlah tokoh yang memiliki kedekatan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menduga mereka menghadapi tekanan politik dan harus menentukan pilihan di tengah perubahan situasi kekuasaan.
Mahfud mengaku mengenal sejumlah tokoh tersebut sejak awal pembentukan PSI. Ia mengingatkan bahwa partai itu dahulu membawa gagasan menjadi kekuatan politik yang bersih dan menjadi “virus kebaikan” bagi partai-partai yang lebih dahulu berdiri. (*)
