Journalist Independent , JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menilai tuduhan tersebut tidak masuk akal dan menyebutnya sebagai upaya membangun persepsi yang menyesatkan publik.
Bantahan itu disampaikan Bahlil saat berpidato dalam sebuah acara partai, Sabtu (7/11/2026). Ia menegaskan tidak memiliki keterlibatan dalam praktik penyadapan sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan, menurutnya, dirinya juga menjadi korban penyadapan ilegal.
“Jadi, ini mereka membangun persepsi seolah-olah kita ada urusannya dengan penyadapan. Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan sementara saya juga disadap,” kata Bahlil dalam pidato di acara partai, Sabtu (7/11/2026).
Bahlil kemudian menyindir pihak-pihak yang menyebarkan tudingan tersebut. Ia menggunakan istilah bahasa lokal Timur, “abu leke”, yang dimaknainya sebagai omong kosong.
“Abu leke ini, asli abu leke. Ini asli ilmu abu leke ini. Ya, ini abu leke ini. Kreatif dikit gitu loh, kreatif dikit,” kata dia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga mengaitkan munculnya tudingan tersebut dengan perkembangan Partai Golkar. Ia menduga ada pihak yang tidak nyaman melihat peningkatan elektabilitas partainya berdasarkan hasil sejumlah survei.
Bahlil menyebut posisi Golkar dalam survei kini telah mencapai dua digit. Ia membandingkan capaian tersebut dengan kondisi partai-partai yang biasanya masih berada pada kisaran 7–8 persen ketika pemilu baru berjalan sekitar dua tahun.
“Hati-hati kita Partai Golkar. Kita Partai Golkar ini sekarang lagi pada on the track-nya bagus. Konsolidasi kita bagus. Hasil survei sekarang biasanya pemilu baru selesai 2 tahun di 7-8 persen, sekarang double digit, di angka 10,5 sampai dengan 13 persen. Mereka sedang menguji kekompakan kita,” ucapnya.
Atas dasar itu, Bahlil meminta seluruh jajaran Partai Golkar tetap menjaga soliditas dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar. Ia juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, mengusut tuntas dugaan adanya rapat siluman para jenderal yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara penyadapan.
Menurut Bahlil, pihak-pihak yang terlibat dalam rapat tersebut perlu diungkap agar persoalan tidak terus berkembang menjadi tuduhan di ruang publik. Ia mengaku tidak pernah mengikuti ataupun melakukan rapat sebagaimana yang dituduhkan.
“Saya meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada Polri, ini untuk mengusut tuntas. Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja! Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu,” tuturnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sebelumnya menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyalahgunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS) di lingkungan kepolisian.
Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyatakan bahwa para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti ketentuan internal kepolisian.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan Slamet sebagai tersangka pada Kamis (5/11/2026) melengkapi jumlah tersangka menjadi empat orang. Sebelumnya, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.
Polri menyatakan tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob. Sementara itu, Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke.
Penyidik menduga penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, aktivis, hingga pengusaha juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.
Meski demikian, penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap peran masing-masing tersangka serta rangkaian dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan tersebut. Sementara itu, Bahlil meminta kepolisian turut mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam isu yang menyeret namanya.
