Journalist Independent, JAKARTA — Keluarga yang masuk desil 5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) masih memiliki peluang memperoleh bantuan pemerintah, meskipun tidak termasuk kelompok utama penerima sejumlah bansos reguler.
Salah satu program yang membuka peluang bagi kelompok ini adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), yang memungkinkan pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi warga yang memenuhi persyaratan.
Kementerian Sosial menjelaskan melalui layanan Cek Bansos bahwa keluarga desil 5 dapat diusulkan menjadi peserta PBI-JK. Namun, posisi desil tidak otomatis menjamin seseorang menerima bantuan. Penetapan tetap mempertimbangkan kriteria program, ketersediaan kuota, dan hasil verifikasi data. <Cite refs={[“turn457878search0″,”turn457878search5”]}/>
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. DTSEN membagi masyarakat menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 yang memiliki tingkat kesejahteraan relatif paling rendah hingga desil 10 dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Desil 5 Bisa Mendapat Bantuan Apa?
Keluarga desil 5 bukan sasaran utama PKH dan Program Sembako atau BPNT. Pemerintah memprioritaskan kelompok desil 1–4 untuk diusulkan sebagai penerima kedua program tersebut.
Sementara itu, desil 5 masih berpeluang mendapatkan PBI-JK. Bantuan ini berbeda dari bansos tunai karena pemerintah menanggung iuran jaminan kesehatan bagi peserta yang memenuhi ketentuan.
Selain bantuan tersebut, masyarakat desil 5 dapat mencari informasi mengenai program bantuan pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki kebijakan dan persyaratan tersendiri sehingga warga perlu memastikan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.
Pemerintah juga sedang membahas skema perluasan PBI-JK yang berpotensi mencakup kelompok desil lebih luas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa rancangan pembiayaan bagi kelompok desil 1–8 masih dalam tahap simulasi dan pembahasan. Karena itu, skema tersebut belum dapat dianggap sebagai kebijakan final. <Cite refs={[“turn457878search8″,”turn457878search10”]}/>
Prioritas Bansos Berdasarkan Desil
- Desil 1–4: Kelompok prioritas usulan penerima PKH dan Program Sembako/BPNT, sesuai persyaratan program.
- Desil 5: Dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Penetapan tetap melalui proses verifikasi.
- Desil 6–10: Bukan kelompok prioritas utama PKH dan Program Sembako. Bantuan lain dapat mengikuti ketentuan khusus masing-masing program.
Pembagian tersebut tidak berarti semua keluarga dalam desil tertentu otomatis menerima bantuan. Pemerintah tetap menilai kelayakan berdasarkan data dan persyaratan program.
Cara Cek Desil DTSEN Menggunakan NIK
Masyarakat dapat memeriksa data kesejahteraan dan status bantuan melalui layanan resmi Kemensos. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka browser di ponsel atau komputer.
- Kunjungi situs resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP.
- Isi kode captcha jika sistem memintanya.
- Klik tombol pencarian data.
- Periksa informasi desil dan status bantuan yang tersedia.
Jika data tidak muncul, pastikan NIK sudah benar atau tanyakan status pencatatan kepada dinas sosial setempat.
Cara Memperbarui Desil Jika Tidak Sesuai
Keluarga yang merasa data DTSEN tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran. Masyarakat bisa mendatangi kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial untuk meminta peninjauan.
Pengajuan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dengan menggunakan fitur usul atau sanggah yang tersedia. Pemohon perlu menyampaikan kondisi keluarga secara jujur dan melengkapi informasi yang dibutuhkan.
Petugas kemudian melakukan verifikasi. Jika diperlukan, pendamping sosial dapat melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kondisi keluarga. Perubahan desil tidak berlangsung otomatis setelah pengajuan karena data harus melalui proses validasi dan pemutakhiran.
Dengan demikian, keluarga desil 5 tetap memiliki peluang mendapatkan bantuan, terutama melalui PBI-JK. Masyarakat sebaiknya memeriksa status DTSEN secara berkala dan memastikan informasi bantuan berasal dari kanal resmi pemerintah. (*)
