Journalist Independent, GOWA — Kekosongan kursi Wakil Bupati Gowa mulai menguji soliditas koalisi HATI DAMAI. Partai-partai pengusung pasangan Hsniah Talenrang-Darmawangsyah Muin pada Pilkada 2024 kini bergerak mencari peluang menempatkan kadernya sebagai pendamping Bupati Gowa Darmawangsyah Muin.
PAN sudah menyiapkan enam kandidat, Golkar mulai melirik Lukman B Kady, sedangkan Demokrat mendapat dorongan agar mengusulkan Rismawati Kadir Nyampa.
Meski sejumlah nama mulai mencuat, tujuh partai pengusung masih harus menyepakati dua kandidat yang akan masuk dalam proses pengisian jabatan. Gerindra memilih mengikuti kesepakatan koalisi, sehingga negosiasi antarpartai berpotensi menjadi penentu utama arah perebutan posisi tersebut.
Partai Besar Mulai Ajukan Figur
Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu kekuatan yang paling serius menyiapkan kandidat. Sekretaris DPW PAN Sulsel, Chaidir Syam, mengungkapkan partainya telah membahas enam nama dalam pertemuan internal pimpinan DPW.
PAN berharap kadernya mendapat kesempatan mengisi jabatan Wakil Bupati Gowa. Chaidir menilai posisi tersebut memiliki hubungan politik dengan peran PAN dalam Pilkada Gowa 2024, ketika Sitti Husniah Talenrang, bupati sebelumnya, merupakan kader sekaligus Ketua PAN Gowa.
“Harapan besar kami bahwa untuk usulan wakil bupati di Gowa, kita berharap memang adalah berasal dari Partai Amanat Nasional,” kata Chaidir, Minggu (1/11/2026).
Enam nama yang PAN siapkan untuk dikomunikasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) meliputi Rahmawati Bangsawan, M. Taufiq, Amir Mappasomba Sila, Kasim Sila, Irmawati, dan Usman Lonta.
Chaidir menyebut para kandidat memiliki pengalaman di bidang eksekutif, legislatif, maupun organisasi, serta memahami kondisi masyarakat Gowa.
“Kami melihat bahwa enam nama itu pertama dia adalah memang putra-putri asli Gowa dan punya pengalaman baik di eksekutif, legislatif ataupun mengetahui masyarakat di Kabupaten Gowa,” ujarnya.
PAN bahkan berharap dua nama yang masuk usulan koalisi berasal dari kadernya. Namun, Chaidir menegaskan partainya tetap membuka komunikasi dengan seluruh pengusung, termasuk Bupati Darmawangsyah Muin.
Golkar juga mulai memperlihatkan kandidat potensial. Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Rahman Pina, menegaskan partainya mengutamakan kesepakatan tujuh partai. Meski begitu, ia menyebut Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel Lukman B Kady sebagai figur yang bisa diajukan jika koalisi meminta kader Golkar.
“Golkar ikut kesepakatan partai pengusung,” kata Rahman.
Ia kemudian menambahkan, “Jika kader Golkar diminta ajukan calon, ada Pak Lukman B Kady.”
Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Gowa Rismawati Kadir Nyampa atau RKN mendapat dukungan dari mantan Ketua Bappilu DPD Demokrat Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis.
Januar menilai Rismawati memiliki pengalaman politik dan kapasitas organisasi yang layak dipertimbangkan.
“Secara proporsional, dengan mempertimbangkan latar belakang dan kompetensinya, Ibu Rismawati layak dipertimbangkan untuk diusulkan Demokrat dalam komunikasi bersama partai-partai pengusung,” ujarnya.
Meski demikian, dukungan tersebut belum menjadi keputusan resmi Demokrat. Mekanisme organisasi tetap menentukan langkah partai.
Gerindra sendiri memilih mengikuti kesepakatan koalisi. Ketua DPD Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan seluruh partai berhak mengajukan kader maupun figur nonkader yang dinilai kompeten.
“Ada 7 partai pengusung yang akan bersepakat untuk mengusulkan 2 nama calon wakil bupati. Semua partai koalisi berhak untuk mengusulkan nama-nama yang mereka anggap kompeten baik itu kader ataupun non kader,” kata AIA.
Pengamat politik Nurmal Idrus mengingatkan koalisi agar tidak menjadikan pengisian jabatan sebagai ajang pembagian kekuasaan semata. Menurutnya, Gowa membutuhkan wakil bupati yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan bekerja harmonis dengan bupati.
“Yang terpenting, keduanya harus mampu menjadi pasangan kerja yang saling melengkapi, bukan justru menghadirkan dualisme kepemimpinan,” tegasnya.
Nurmal berharap partai-partai mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, dan penerimaan masyarakat. Sebab, wakil bupati yang terpilih nantinya tidak hanya mewakili kepentingan koalisi, tetapi juga harus mampu memperkuat pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Gowa. (*)
