Journalist Independent, JAKARTA – Mahfud MD mengungkap alasan di balik sikapnya yang semakin terbuka mengkritik Joko Widodo (Jokowi).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menilai persoalan demokrasi, konstitusi, dan penegakan hukum selama pemerintahan Jokowi sudah melewati batas sehingga tidak bisa lagi disikapi dengan kritik terhadap sistem semata.
Dalam podcast Terus Terang, Mahfud membahas derasnya kritik hingga cacian publik terhadap Jokowi dan keluarganya.
Ia menilai gelombang kritik tersebut tidak muncul tanpa sebab, melainkan merupakan bentuk perlawanan masyarakat terhadap kondisi demokrasi yang dianggap bermasalah.
Mahfud bahkan menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk nahi mungkar atau upaya melawan kemungkaran.
Menurutnya, masyarakat sebelumnya sudah berulang kali menyampaikan nasihat dan kritik, tetapi respons yang muncul justru kerap emosional.
“Ini bukan kehancuran akhlak, tetapi perlawanan secara nahi mungkar,” ujar Mahfud.
Meski demikian, Mahfud mengakui Jokowi merupakan presiden pilihan rakyat yang memiliki sejumlah prestasi. Ia secara khusus mengapresiasi pembangunan infrastruktur dan sikap Jokowi yang pernah dinilainya santun serta dekat dengan masyarakat.
Namun, penilaian positif tersebut berubah ketika ia melihat praktik kekuasaan yang dianggap berlebihan.
Kekuasaan Jokowi hingga Persoalan Konstitusi
Mahfud menilai Jokowi terlalu jauh membangun pengaruh kekuasaan hingga terkesan menempatkan diri seperti seorang raja.
Ia juga menyoroti keterlibatan keluarga dalam dinamika kekuasaan yang memicu kekecewaan masyarakat.
“Dia berlebihan membangun kekuasaannya sehingga seakan-akan raja,” kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan, awalnya kritik yang ia sampaikan lebih banyak menyasar sistem demokrasi dan hukum. Namun, sikapnya berubah setelah muncul polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pada 2024.
Ia menyoroti upaya perubahan aturan di DPR setelah putusan tersebut serta sikap Jokowi yang menurutnya tidak memberikan penjelasan memadai. Mahfud juga mempertanyakan dokumen pemerintah yang dibahas dalam proses legislasi tersebut.
Sejak peristiwa itu, ia merasa perlu menyampaikan kritik secara lebih terbuka, termasuk menyebut pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Mahfud mengaku siap menerima risiko politik maupun serangan pribadi akibat sikapnya. Baginya, persoalan demokrasi dan konstitusi jauh lebih penting daripada menjaga popularitas.
Ia bahkan memperingatkan bahwa kerusakan demokrasi dapat membawa Indonesia menuju perpecahan atau pemerintahan totaliter.
“Risikonya negara bisa bubar,” ujarnya.
Selain persoalan politik, Mahfud juga mengkritik perubahan budaya akademik di perguruan tinggi. Ia menilai forum terhormat seperti wisuda dan pengukuhan guru besar seharusnya tetap menjaga etika serta kesantunan.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah boleh disampaikan, tetapi harus memperhatikan tempat dan tata krama akademik.
Mahfud juga menyinggung praktik pemilihan rektor yang menurut pengamatannya mulai menyerupai kontestasi politik dengan keberadaan tim sukses.
Ia mengingatkan bahwa kampus harus mempertahankan independensi dan kewibawaan keilmuan agar tidak terseret kepentingan kekuasaan. (*)
