Gelombang demonstrasi mahasiswa mewarnai peringatan Hari Sumpah Pemuda di Makassar, Rabu (28/10/2026). Berbagai persoalan nasional menjadi sorotan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga dugaan keterlibatan militer di ranah sipil.
Salah satu aksi berlangsung di kawasan Fly Over, Jalan AP Pettarani, Makassar. Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) yang tergabung dalam Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (OKPTUH) menuntut pemerintah mengembalikan kedaulatan negara kepada rakyat.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai sejumlah persoalan yang terjadi selama dua tahun pemerintahan perlu menjadi bahan evaluasi serius.
Sekretaris Jenderal OKPTUH, Muhammad Taufik Hidayat, mengatakan demonstrasi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengungkapkan keresahan terhadap kondisi bangsa.
“Kami memandang bahwasannya pada saat ini selama berjalannya rezim Prabowo-Gibran selama 2 tahun itu banyak memberikan kebijakan-kebijakan dan juga hal-hal yang dianggap tidak pro pada rakyat dimana kalau kita lihat bahkan sampai saat ini bencana karuhutlah, kebakaran hutan dan lahan yang menimpa di Kalimantan, Sumatera dan juga NTT sampai saat ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujarnya.
Taufik menempatkan persoalan kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu isu utama dalam aksi tersebut. Ia menyoroti penanganan kebakaran yang disebut terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurut mahasiswa, penanganan bencana lingkungan perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama ketika kebakaran berdampak terhadap kawasan hutan dan kehidupan masyarakat. Mereka juga mempertanyakan alasan kebakaran tersebut belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
Selain penanganan kebakaran, mahasiswa menyoroti dugaan pengalihan fungsi lahan di kawasan terdampak. Mereka mempertanyakan pemanfaatan lahan setelah kebakaran karena menilai pemulihan lingkungan seharusnya menjadi prioritas.
“Dan yang parahnya lagi, ada beberapa indikasi yang menyebabkan beberapa alih fungsi lahan dari yang terdampak karhutla ini di alih fungsi kan tidak sebagai mana mestinya,” ungkapnya.
Taufik menegaskan, hutan dan lahan mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Karena itu, kawasan yang mengalami kerusakan akibat kebakaran seharusnya dipulihkan melalui rehabilitasi dan penanaman kembali.
Ia juga mengkritik dugaan pengalihan kawasan terdampak kepada sejumlah perusahaan. Menurutnya, pemulihan ekosistem perlu menjadi perhatian agar kepentingan lingkungan tidak terabaikan.
“Di mana yang seharusnya hutan dan lahan ini yang menjadi paru-paru dunia. Banyak indikasi yang dialihkan bukan di reboisasi, diperbaiki ekosistemnya, namun dialihkan kepada beberapa korporasi-korporasi yang tidak bertanggung jawab,” terangnya.
Mahasiswa menilai persoalan lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat. Mereka berharap penanganan kebakaran hutan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga mencakup pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Persoalan lain yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut adalah dugaan perampasan ruang hidup masyarakat. Taufik menyebut persoalan itu masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk Papua. (na)
