Journalist Independent, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjaga stabilitas keamanan nasional untuk mendukung pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberantasan kejahatan, perlindungan masyarakat, pembenahan internal kepolisian, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat. Polri juga berupaya menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan dinamika keamanan, sosial, dan ekonomi yang berkembang.
Suyudi mengatakan stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Karena itu, Polri berkomitmen menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung agenda prioritas pemerintah.
“Kami menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah, khususnya Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-7,” ujar Suyudi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dalam bidang penegakan hukum, Polri memprioritaskan pemberantasan berbagai tindak pidana yang dinilai merugikan masyarakat. Sejumlah sasaran yang menjadi perhatian meliputi peredaran narkoba, judi daring, premanisme, pemerasan, dan kejahatan lainnya.
Penanganan kejahatan tersebut juga diarahkan untuk melindungi aktivitas perekonomian nasional. Kepastian hukum dan keamanan dinilai penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana.
Selain penindakan, Polri memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, pekerja, serta korban tindak pidana perdagangan orang. Upaya tersebut dilakukan melalui penanganan perkara dan penguatan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.
Polri juga mengoptimalkan peran Desk Ketenagakerjaan untuk membantu penyelesaian persoalan hubungan industrial. Melalui mekanisme tersebut, kepolisian memfasilitasi pemulihan hak pekerja dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan agar persoalan yang muncul dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Suyudi menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam mengawal kegiatan publik. Pengamanan aksi unjuk rasa dan penanganan konflik sosial, misalnya, perlu mengedepankan dialog agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa mengabaikan aspek keamanan.
Menurutnya, pengelolaan massa yang dialogis menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang lebih baik antara kepolisian dan masyarakat. Pendekatan tersebut juga perlu disertai mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan petugas menjalankan kewenangannya secara profesional.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas, Polri mendorong penggunaan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Penggunaan perangkat tersebut diharapkan mendukung transparansi sekaligus menjadi instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas di lapangan.
“Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” katanya.
Kehadiran Polri di tengah masyarakat juga diarahkan untuk mendukung penanganan bencana, memperkuat keamanan lingkungan, dan membantu pelaksanaan program pemerintah. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar dan akses masyarakat terhadap fasilitas publik.
Dalam pemenuhan gizi masyarakat, Polri terlibat melalui pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.
Polri juga mendukung pembangunan Jembatan Merah Putih untuk memperluas akses masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan konektivitas lebih baik. Selain itu, kepolisian turut memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi jagung.
Berbagai program tersebut, menurut Suyudi, perlu berjalan seiring dengan pembenahan organisasi. Reformasi internal menjadi bagian penting agar pelaksanaan tugas kepolisian semakin profesional, transparan, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat.
Pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyadari bahwa upaya Polri masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Suyudi.
Kapolri juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi karena penyebaran informasi keliru dapat memicu keresahan dan mengganggu kondusivitas.
Menurut Suyudi, kepercayaan masyarakat harus dijawab melalui pelayanan yang mudah diakses, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran polisi yang memberikan manfaat nyata. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
