Golkar sendiri memiliki sejarah panjang dalam kepemimpinan Sulsel. Pada era pascareformasi, kader Golkar Amin Syam menjabat Gubernur Sulsel periode 2003–2008. Setelah itu, Syahrul Yasin Limpo memimpin selama dua periode, yakni 2008–2013 dan 2013–2018.
Rekam jejak tersebut menjadi bagian dari sejarah dominasi Golkar dalam politik Sulsel. Namun, untuk kembali menempatkan kadernya di kursi gubernur, partai ini perlu membangun kekuatan organisasi dan elektoral yang solid di seluruh daerah.
IAS Bisa Maju Pilgub
Tantangan itu kini berada di bawah kepemimpinan IAS. Setelah resmi menakhodai DPD I Golkar Sulsel, mantan Wali Kota Makassar tersebut harus mengonsolidasikan kepengurusan hingga tingkat kabupaten/kota, menjaga soliditas kader, serta meningkatkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029.
IAS sebelumnya menegaskan bahwa konsolidasi organisasi menjadi prioritas awal kepengurusannya.
Ia menargetkan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar di kabupaten/kota se-Sulsel dituntaskan sesuai agenda konsolidasi yang telah disiapkan. Ia juga memasang target perolehan kursi DPR RI dan DPRD Sulsel masing-masing sebesar 50 persen.
Taufan pun menyampaikan optimismenya terhadap kepemimpinan IAS. Ia menilai kepengurusan baru memiliki peluang untuk membawa Golkar Sulsel menjadi lebih baik, meskipun mengakui bahwa mengelola partai dengan dinamika politik yang tinggi bukan perkara mudah.
“Saya optimistis. Tidak bisa tidak. Sebagai kader, apa pun keputusan yang diambil oleh organisasi Partai Golkar, itu adalah yang terbaik. Semua kader Golkar harus mendukung habis-habisan,” kata Taufan.
Ia juga menilai kepemimpinan IAS cukup menjanjikan dan berharap perkembangan partai dapat terlihat dari waktu ke waktu.
“Oleh karena itu, saya menilai kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin ini cukup menjanjikan. Kita berharap progresnya terbaca dengan baik dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Bagi Taufan, tantangan Golkar bukan sekadar mempertahankan keberadaan partai, melainkan meningkatkan perolehan kursi dan mengembalikan posisi strategisnya di DPRD Sulsel. Ia berharap kepengurusan IAS mampu membangun kerja sama yang solid untuk mencapai target tersebut.
“Jadi, pelantikan hari ini membuat saya optimistis bahwa Golkar bisa lebih baik. Mudah-mudahan bisa merebut kembali posisi Ketua DPRD Provinsi,” tuturnya.
Andi Sudirman Hadir Kenakan Kemeja Kuning
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan periode 2025–2030 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (25/10/2026) malam.
Andi Sudirman hadir dengan pakaian kemeja kuning, warna khas kebesaran Partai Golkar.
Dalam pelantikan tersebut, Ilham Arief Sirajuddin dilantik sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Rahman Pina sebagai sekretaris, dan Amurullah Nur Saenong sebagai bendahara, bersama 197 pengurus lainnya.
Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian RI, Muhammad Sarmuji, Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman, serta jajaran legislator dari Fraksi Golkar.
Dalam sambutannya, Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Golkar terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Golkar dalam mengawal program-program pemerintah kedepannya,” kata dia.
Ia juga mengapresiasi dukungan jajaran anggota DPR RI serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari Fraksi Partai Golkar yang turut mengawal berbagai agenda pembangunan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah.
Oleh karena itu, Andi Sudirman berharap DPD Partai Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin beserta jajarannya selalu berada dalam barisan yang mendukung pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat.
“Barisan kita jelas, di bawah Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pembangunan melalui Asta Cita, termasuk mendukung pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan seluruh daerah di Indonesia,” tutupnya. (ar)
