Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan, sudah ada 21.400 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang 100 persen terbangun pada 20 Agustus 2026.
“Gudang, gerai, dan sarana kelengkapannya, per hari ini yang 100 persen sudah 21.400-an,” kata Ferry.
Ferry melanjutkan, 13.900 Kopdes lainnya tengah dibangun, sedangkan Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih.
Ia menjelaskan, peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDMP
“Pembentukan badan usahanya, akta koperasi desa, itu sudah, sekarang sudah 80.000. Jadi hampir seluruh desa dan kelurahan itu sudah punya badan usaha Koperasi Desa dan Kelurahan,” ujar Ferry.
Pemerintah menargetkan ada 30.000 bangunan fisik Kopdes Merah Putih yang rampung dan dapat beroperasi pada tahun ini.
“Bapak Presiden sendiri sudah menyampaikan waktu di tanggal 14 Agustus kemarin di depan DPR, bahwa tahun ini diharapkan 30.000 bangunan fisik gudang, gerai, dan sarana kelengkapan itu sudah selesai dan kemudian untuk siap operasional,” ucap Ferry.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo menargetkan pembangunan KDMP mencapai 30.000 pada akhir 2026. Prabowo mengatakan, saat ini sekitar 10.000 KDMP telah dibangun dan 3.300 telah beroperasi secara optimal.
“3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal dan target akhir tahun 2026 harus 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-81 RI di DPR RI pada Jumat (14/8/2026) lalu.
Cerita soal Cita-cita Prabowo di Balik Pembangunan Kopdes Merah Putih
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq kembali mengingatkan soal tujuan awal pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Program yang dicita-citakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030, dengan target pembentukan hingga 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia sebagai wujud penegakan mandat Pasal 33 UUD 1945.
Hanif menyampaikan, Presiden Prabowo menyadari bahwa negara harus turun tangan dan melakukan intervensi untuk menyelamatkan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Selama puluhan tahun, koperasi seolah tertidur karena belum mampu bersaing dengan korporasi besar.
“Jadi membangun suatu perekonomian dengan koperasi yang selama beberapa puluh tahun diharapkan bisa berkembang dan bersaing dengan korporasi ternyata di lapangan tidak demikian yang terjadi,” kata Hanif saat meninjau lokasi Kopdes Merah Putih.
Hanif pun menyoroti soal ketimpangan ekonomi yang saat ini sangat nyata terlihat. Ia menyebut, satu persen dari penduduk Indonesia kini menguasai sebesar 50 persen perekonomian nasional.
Ketimpangan ini juga bisa dilihat pada akses pembiayaan. Dari total Rp 7,1 triliun kredit dari Bank Himbara yang disalurkan, Rp 5,7 triliun di antaranya mengalir ke korporasi besar.
“Masyarakat kecilnya hampir tidak dapat apa-apa. Maka Presiden ingin membela masyarakat itu melalui pembangunan koperasi ini. Ini kalau negara gak ikut campur membangun koperasi ini, kita gak tahu sampai kapan mereka (perekonomian rakyat) akan bangkit,” kata dia. (lam)
