Journalistindependent, JAKARTA — Baru sehari dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung membongkar pejabat teras di Mabes Polri dan kepala kepolisian di daerah. Mutasi dan promosi yang tertuang dalam Telegram rahasia tertanggal 2 Oktober 2026 itu menjadi pembicaraan di internal kepolisian. Bukan karena jumlahnya yang besar — 78 jenderal dan 10 perwira menengah — tetapi karena cara dan kecepatannya. Sebagian di antara mereka mengaku tidak pernah diberitahu akan dimutasi. Sebagian lagi terlempar ke lembaga di luar struktur Polri.
“Baru sehari dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung membongkar pejabat teras di Mabes Polri dan kepala kepolisian di daerah,” ujar pembawa acara Tukang Kupas Perkara dari Tempo, membuka diskusi.
Hadir para jurnalis-jurnalis senior Tempo. Ada Mustafa Silalahi, Febriyan, juga Hammam Izzuddin.
Angkatan 94 dan Fenomena “Tunggal Panaluan”
Yang menarik, menurut diskusi itu, adalah fenomena angkatan 94 — angkatan Akademi Kepolisian yang juga merupakan angkatan Suyudi. Angkatan ini dijuluki “Tunggal Panaluan” — sebuah istilah dari bahasa Batak yang berarti tongkat tunggal. Dan dalam mutasi ini, sebagian angkatan 94 dimutasi ke luar struktur, sementara sebagian lagi justru dipromosikan ke posisi strategis.
“Ada fenomena menarik. Jadi perlu teman-teman tahu memang Suyudi ini itu Akademi Kepolisian 94 atau istilahnya batalion Tunggal Panaluan,” ujar Mustafa Silalahi salah seorang narasumber.
“Orang-orang yang Akpol 94 ini juga dimutasi oleh Suyudi ke luar struktur — hanya teman-teman satu angkatan. Tapi ada satu sisi banyak juga angkatan 94 yang dimasukkan ke dalam lingkaran inti menjadi PJU atau pejabat utama di kepolisian.”
Beberapa nama yang disebut antara lain Komjen Dadang Hartanto yang promosi menjadi Kapolda Metro Jaya, dan Irjen Deni Darmapala yang menjadi Asisten SDM Polri. “Ini juga 94. Dia sebelumnya di BNN. Jadi pas langsung naik juga dia,” ujar narasumber.
Dua Jenderal yang Diduga Bermasalah
Namun, di balik semua itu, ada temuan yang lebih mengganggu. Menurut diskusi itu, setidaknya ada dua jenderal yang diduga pernah bermasalah dengan hukum namun justru dipromosikan dalam mutasi ini.
Pertama, Kristian Parluhutan Siagian — yang kini menjabat sebagai Dirnarkoba. Namanya disebut dalam Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk pada era Kapolri Tito Karnavian pada 2016. Saat itu, TPF menemukan aliran dana dari seorang bandar narkoba bernama Candra Halim alias Akyong kepada seorang perwira berinisial KPS — yang menurut penelusuran, adalah Kristian Parluhutan Siagian.
“Dia diduga menerima duit senilai Rp88 juta dari Candra Halim alias Akyong ini,” ujar narasumber.
“Dokumen Monev dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa memang Kristian Parluhutan Siagian ini berstatus tersangka dan bahkan berkasnya sudah P21. Tapi tidak ada kejelasan apakah di sidangnya kapan vonisnya seperti apa.”
Kedua, Deni Darmapala — yang kini menjabat sebagai Asisten SDM Polri. Namanya disebut dalam kasus permainan penerimaan calon bintara di Polda Sumatera Selatan pada 2016. Saat itu, ada empat perwira menengah yang dicopot. Dua diproses secara hukum, dua tidak.
“Di putusan salah satu dari dua itu, ada kesaksian yang menyebutkan nama dia. Bahwa dia ini memberikan uang Rp100 juta untuk meloloskan sejumlah calon bintara saat itu. Kemudian disebut juga sebagai koordinator. Ada kode-kode khusus pada saat penerimaan, yaitu atensi gerbong,” ujar Febriyan salah satu narasumber lainnya.
Konfirmasi yang Tak Dijawab
Tim Tempodotco telah mencoba mengonfirmasi kedua nama itu. Namun, tidak ada respons. “Dua-duanya sudah gua WA juga suratnya ke nomor WA. Kita juga kirim surat ke Kadiv Humas. Jadi tiga, gua kemarin udah kayak kurir surat. Enggak ada yang merespon,” ujar narasumber.
Mereka juga mencoba mengonfirmasi langsung kepada Suyudi saat acara di Kemenkum. “Saya tanya ke Suyudi, apakah ada akrab dukungan dari Dasco jauh sebelum akhirnya dilantik? Jawabannya ketawa,” ujar narasumber.
Meritokrasi yang Dipertanyakan
Di akhir diskusi, tim Tempodotco menyoroti bahwa mutasi besar-besaran ini memang satu sisi positif — memberikan regenerasi dan kesempatan bagi perwira-perwira muda. Namun, proses yang begitu cepat membuat meritokrasi dipertanyakan.
“Gimana meritokrasi itu bisa berjalan? Gimana menempatkan orang yang tepat di posisinya? Dan terlihat sekali sebenarnya orang yang di beberapa — bukan semuanya — yang mutasi ini memang betul-betul ditaruh di tempat yang di luar struktur,” ujar Hammam narasumber lainnya.
“Kita membutuhkan Polri sebagai institusi. Karena kalau kita kehilangan, kita mengalami apa, ke mana lapornya polisi? Sebaiknya ketika kita memberi laporan, kita menggantungkan rasa aman kita, dia adalah lembaga yang independen. Dia adalah lembaga yang tidak terkontaminasi dengan politik,” pungkasnya. (bs)
