JAKARTA — Juru Bicara PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mendesak aparat penegak hukum tidak menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menindaklanjuti dugaan persoalan pidana dalam penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Guntur menilai keterangan sejumlah pihak dalam persidangan MK mengenai proses penerbitan suket tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum tersendiri. Menurut dia, persoalan yang muncul tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi pendidikan, tetapi berpotensi masuk ke ranah pidana.
Namun, dugaan tersebut masih merupakan klaim dan penilaian Guntur. Hingga kini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan terdapat tindak pidana dalam penerbitan suket penyetaraan pendidikan Gibran.
Guntur menyoroti suket penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dengan Nomor 9149/D/D1/KS/2019.
Ia mempertanyakan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut, termasuk dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pengajuan penyetaraan.
“Suket Penyetaraan Gibran yg terbit tahun 2019 tanpa ijazah kelulusan, hanya sertifikat hadir & transkrip nilai, itu pun ada nilai yg gagal,” kata Guntur Romli.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh karena menyangkut proses penerbitan dokumen resmi pemerintah.
“Dugaan Kejahatan Manipulasi Suket Gibran, Pemohon & Penerbitnya Bisa Ditangkap?” ujar Guntur dalam pernyataannya.
Guntur juga menilai persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti pada perdebatan administratif.
“Ini bukan lagi soal administrasi. Ini membuka pintu pidana,” tandasnya.
Dalam persidangan MK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan penjelasan mengenai proses penerbitan suket tersebut.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa suket penyetaraan bukan merupakan penerbitan ijazah atau tanda kelulusan baru.
Menurut penjelasan pemerintah dalam sidang, dokumen tersebut merupakan hasil penilaian kesetaraan pendidikan luar negeri terhadap sistem pendidikan Indonesia.
Proses pengajuan penyetaraan atas nama Gibran dilakukan secara daring pada 6 Agustus 2019. Dokumen yang diajukan mencakup riwayat pendidikan dari SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, serta UTS Insearch di Australia.
Tim penilai kemudian melakukan verifikasi administratif dan penilaian substantif dengan melihat keseluruhan riwayat pendidikan, hasil belajar, transkrip, serta struktur kurikulum.
Berdasarkan penilaian tersebut, pendidikan Gibran dinyatakan memiliki kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian Akuntansi dan Keuangan pada jenjang SMK di Indonesia.
Persoalan suket penyetaraan tersebut kini menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa MK terkait syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Para pemohon dalam perkara tersebut mendalilkan adanya persoalan dalam pemenuhan syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden. Mereka mempertanyakan keberadaan dokumen kelulusan yang menjadi dasar penerbitan suket penyetaraan.
Di sisi lain, mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam persidangan membantah adanya cacat administratif dalam proses pencalonan Gibran. Ia menjelaskan bahwa dokumen yang diterima KPU memuat keterangan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS Insearch dan dinilai setara tamat SMK.
Dengan demikian, status dan makna dokumen penyetaraan tersebut masih menjadi bagian dari materi perkara yang sedang diperiksa MK.
Terlepas dari proses persidangan tersebut, Guntur meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila terdapat dugaan tindak pidana.
Ia secara khusus menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 263, Pasal 266, dan Pasal 421 KUHP terhadap pihak-pihak yang menurutnya terkait dengan proses pengajuan maupun penerbitan dokumen.
Guntur juga menanggapi kemungkinan perkara tersebut dianggap telah kedaluwarsa. Ia menyatakan perkara yang berkaitan dengan penerbitan dokumen pada 2019 masih dapat ditindaklanjuti apabila ketentuan daluwarsa pidana yang berlaku memungkinkan.
“Jangan bilang lewat waktu. Daluwarsa penuntutan unt delik dgn ancaman di atas 3 thn adlh 12 thn. Perkara 2019 bisa disidik smpai 2031,” kata Guntur.
Atas dasar itu, ia kembali mendesak aparat penegak hukum untuk tidak mengaitkan pengusutan dugaan pidana tersebut dengan hasil perkara di MK.
“Aparat Penegak hukum tidak boleh menunggu putusan MK untuk bergerak,” imbuhnya. (*)






