BATANG — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak menuju Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk memastikan penanganan korban dugaan keracunan makanan di Kecamatan Bawang berjalan optimal.
Kunjungan tersebut dilakukan setelah ratusan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut mengalami gangguan kesehatan. Pemerintah daerah sebelumnya melaporkan ratusan korban telah mendapat perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” ujar Wapres dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.
Penanganan Korban Jadi Prioritas
Dalam kunjungannya, Gibran menekankan bahwa kondisi kesehatan korban menjadi perhatian utama pemerintah. Pasien yang masih menjalani perawatan diminta mendapatkan pelayanan medis hingga benar-benar pulih.
Gibran juga meminta korban yang sudah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan tetap memperoleh akses pemeriksaan serta penanganan medis lanjutan.
Selain itu, pemerintah memastikan biaya pengobatan korban tidak menjadi beban keluarga. Mekanisme pembiayaan pun diminta berjalan dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani pasien.
Pemerintah Kabupaten Batang sebelumnya juga menyatakan seluruh biaya perawatan korban ditanggung pemerintah daerah.
Gibran Minta Investigasi Dituntaskan
Terkait penyebab dugaan keracunan, Gibran mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung. Ia meminta investigasi segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan, tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama,” kata Wapres.
Badan Gizi Nasional sebelumnya menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batang Bawang untuk investigasi. BGN juga menyatakan adanya dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) oleh dapur penyedia makanan.
Pengawasan Keamanan Pangan Diperkuat
Selain mengusut penyebab kejadian, Wapres meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, terutama pada aspek keamanan pangan.
Evaluasi mencakup penerapan standar higiene, proses pengolahan makanan, waktu penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan langsung di lapangan.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas,” jelas Wapres.
Gibran berharap hasil investigasi dan evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan.
Dengan langkah tersebut, program prioritas pemerintah diharapkan tetap memberikan manfaat kepada masyarakat dengan mengutamakan keamanan dan kualitas makanan.
