Journalist Independent.com, JAKARTA – Pernyataan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, soal wacana Wakil Presiden (Wapres) lebih dari satu menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Pernyataan tersebut dinilai tak penting, bahkan ada yang beranggapan bahwa satu saja tidak kepake.
Sultan Bachtiar Najamudin melempar wacana yang jauh lebih besar, bukan siapa orangnya. Tapi berapa jumlahnya.
Pernyataan itu diungkap usai acara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Masa Bakti 2026-2029.
Beragam komentar netizen langusung menyerbu pernyataan tersebut, terutama di paltform Threads.
“Simpan saja idemu itu,” kata akun @mieayummm__
“Kemaren satu aja gak kepake,” timpal @ngethreads.
“Kalau bisa punya Wapres 30 sekalian,” ucap @idk_whoiam40.
Akun lain juga menyoroti soal kepanikan mundurnya Gibran Rakabuming Raka.
“Panik dengan mundurnya mas Gibran,” komen @n. nangkir.
Ada juga yang menimpal komentar kalau benar akan terjadi, maka ini adalah sejarah yang belum pernah terjadi di negara manapun, sekalipun negara demokrasi.
“Wah kalau bener terjadi, artinya??? Ini pertama kali dalam sejarah dunia, 1 negara Wapres ada 3??? udah pejabatnya paling banyak??? dan tetap aja kesengsaraan yang merata bagi seluruh rakyat???” kata @resep_madame.
“200 jt aja pak, semua juga Wapres 200 juta,” ucap @kevinmaniks.
“WHAT THE HELLLLL…. Pak Penasehat Presiden aja udah banyak, Menteri dll udah banyak pak. Kenapa Wapres harus 2?” komen @mi_jeso.kitchen.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menggulirkan usulan agar Presiden Prabowo Subianto tidak hanya didampingi satu wakil presiden (wapres). Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar dengan wilayah luas dan masyarakat yang beragam membutuhkan pola kepemimpinan nasional yang lebih mampu mengakomodasi kepentingan daerah.
Gagasan tersebut disampaikan Sultan di tengah pembahasan mengenai pengisian kursi wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Sultan menilai, keberadaan lebih dari satu wapres dapat membantu meringankan tugas presiden, memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus memperluas representasi wilayah dalam kepemimpinan nasional.
“Sudah selayaknya ke depan kita pikirkan agar memang untuk memudahkan kerja-kerja seorang kepala negara, kepala pemerintahan atau presiden, kalau bisa Wapresnya lebih dari satu. Saya punya ide seperti itu,” kata Sultan di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, DPD RI telah menerapkan pola kepemimpinan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan kawasan Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur.
Menurut Sultan, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang sistem kepemimpinan nasional yang lebih representatif. Dengan memperhatikan karakteristik setiap wilayah, kebijakan pemerintah diharapkan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih merata.
“Di DPD sudah kami buat modeling-nya. Di DPD itu kepemimpinan itu kepemimpinan kewilayahan basisnya. Ada Barat, Tengah dan Timur. Nah, ke depan kenapa nggak kita sebagai anak bangsa berpikir agar keadilan secara politik itu terpenuhi,” ujarnya.
Sultan berpandangan, penambahan jumlah wakil presiden bukan semata-mata untuk membagi beban pekerjaan kepala negara. Gagasan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, terutama di daerah.
Ia menilai, luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya persoalan pembangunan membutuhkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat. Dengan pembagian tugas yang jelas, beberapa wapres dinilai dapat membantu memastikan program pemerintah berjalan serta kebutuhan masyarakat di berbagai kawasan lebih terakomodasi.
Sultan juga menyinggung kemungkinan adanya persoalan yang dihadapi seorang wapres. Menurut dia, apabila terdapat lebih dari satu wapres, tugas pemerintahan masih dapat didukung oleh pejabat lainnya.
“Sehingga ke depan negara sebesar ini bisa kita kontrol. Jadi mumpung ada isu Wapres maksud saya, kalau Wapres lebih dari satu kan tidak mungkin seperti sekarang ditungguin. Ya kan? Ya kalaupun ada Wapres yang bermasalah, masih ada Wapres kedua, ketiga dan keempat bahkan,” tuturnya.
Meski demikian, Sultan menegaskan gagasan tersebut masih berupa konsep yang perlu dibahas bersama. Ia berharap wacana itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi desain kepemimpinan nasional, khususnya terkait representasi daerah dan efektivitas pemerintahan.
“Ini kajian yang menurut saya perlu kita pikirkan bersama,” tandasnya.
Usulan penambahan jumlah wapres tersebut berkaitan dengan ketentuan konstitusi. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. (bu)






