Journalist Independent, JAKARTA – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta masyarakat melihat gagasan mengenai kemungkinan memiliki lebih dari satu wakil presiden secara menyeluruh. Menurutnya, pemikiran tersebut merupakan bagian dari diskusi tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional, bukan usulan yang harus langsung diterapkan.
Sultan menjelaskan, gagasan tersebut bukan hal baru. Ia mengaku telah menyampaikannya sejak 2019 dan menilai pemikiran itu berangkat dari karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah luas, jumlah penduduk besar, serta keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat.
“Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional,” kata Sultan melalui pesan elektronik yang diterima di Bengkulu, Minggu (22/11/2026).
Ia menilai luasnya wilayah dan beragamnya persoalan di setiap daerah menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang sistem kepemimpinan nasional ke depan.
Sultan juga mengingatkan bahwa Indonesia terbentuk dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan, dan seluruh elemen bangsa yang memiliki cita-cita bersama untuk membangun negara merdeka.
Atas dasar itu, ia mendorong pemikiran mengenai model kepemimpinan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi aspirasi daerah.
“Karena itu, saya selalu berpikir, bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah,” ujarnya.
Menurut Sultan, keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan keterwakilan daerah perlu terus menjadi bahan pemikiran. Ia menegaskan, kedua kepentingan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi.
Meski mengajukan gagasan mengenai lebih dari satu wakil presiden, Sultan tidak menganggap konsep tersebut sebagai satu-satunya jawaban bagi kebutuhan sistem kepemimpinan Indonesia.
Ia justru meminta ide itu diuji melalui diskusi terbuka yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari ahli tata negara, akademisi, politisi, hingga masyarakat luas.
“Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat, belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat,” katanya.
Sultan menilai perdebatan tersebut penting karena dapat membuka peluang munculnya gagasan lain yang mungkin lebih sesuai. Ia juga menyadari konsep memiliki lebih dari satu wakil presiden terdengar tidak biasa dan berbeda dari sistem yang selama ini dikenal masyarakat.
Karena itu, ia menganggap reaksi berupa ketidaksetujuan maupun kritik sebagai hal yang wajar dalam proses pertukaran pemikiran.
“Jadi kalau ada yang kaget, tidak setuju, atau mengkritik, bagi saya itu sangat wajar. Saya menghargai semua pandangan tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, demokrasi membutuhkan ruang untuk membicarakan gagasan-gagasan baru, termasuk pemikiran yang sebelumnya belum pernah menjadi bagian dari diskusi publik.
Sultan kemudian menegaskan bahwa gagasan mengenai lebih dari satu wakil presiden tidak dimaksudkan sebagai usulan untuk diterapkan dalam waktu dekat.
Ia mengingatkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, setiap pemikiran yang mengarah pada perubahan sistem harus melalui pembahasan mendalam dan mekanisme konstitusional.
“Saya juga ingin menegaskan bahwa ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi. Kalau suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas,” kata Sultan.
Ia juga meminta agar gagasan tersebut tidak ditarik ke dalam kepentingan politik sesaat. Sultan menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mencari sensasi melalui pemikiran tersebut.
Sebagai Ketua DPD RI yang memimpin lembaga dengan mandat membawa aspirasi daerah, Sultan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagi masa depan Indonesia.
Ia mengakui gagasan yang disampaikannya mungkin belum sempurna dan masih memiliki kekurangan. Karena itu, ia menyatakan terbuka terhadap masukan, kritik, maupun pemikiran alternatif yang dinilai lebih baik.
“Boleh jadi gagasan saya belum sempurna. Boleh jadi ada kekurangan. Karena itu saya terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan pemikiran yang lebih baik,” ujarnya.
Sultan mengatakan, tujuan utama dari pemikiran tersebut bukan sekadar memperdebatkan jumlah wakil presiden. Ia ingin diskusi mengenai masa depan kepemimpinan nasional turut mempertimbangkan efektivitas pemerintahan, penguatan hubungan pusat dan daerah, serta pemerataan kesempatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
“Bagi saya, itulah yang jauh lebih penting daripada perdebatan tentang jumlah wakil presiden,” tutur Sultan. *





