JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyiapkan tiga langkah untuk memperkuat pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penguatan tersebut mencakup pembenahan sumber daya manusia (SDM), optimalisasi teknologi, hingga perbaikan proses bisnis pengawasan.
Tiga langkah itu disampaikan Suahasil saat konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
“Untuk memperkuat pengawasan, itu menggunakan seluruh alat yang kami miliki,” kata Suahasil.
Langkah pertama adalah memperkuat kualitas dan integritas SDM Bea Cukai, terutama aparat yang berinteraksi langsung dengan aktivitas kepabeanan dan cukai.
Menurut Suahasil, petugas di lapangan menjadi salah satu fondasi utama dalam memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal. Karena itu, ia meminta seluruh aparat bekerja secara tertib dan disiplin, meningkatkan kompetensi, serta menjaga integritas.
“Tidak mungkin membersihkan kalau yang membersihkan itu tidak bersih,” ujarnya.
Suahasil mengatakan pembenahan tidak hanya menyasar personel. Ia juga memastikan sistem dan aturan yang berlaku dapat mendukung petugas dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Langkah kedua adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi. Suahasil menyadari skala pekerjaan pengawasan Bea Cukai semakin besar sehingga petugas tidak mungkin memeriksa seluruh kontainer satu per satu.
Karena itu, teknologi diperlukan agar pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
“Orangnya berintegritas namun dengan skala pekerjaan pengawasan yang makin besar, maka kita harus menggunakan teknologi,” kata Suahasil.
Ia mencontohkan penggunaan teknologi X-ray untuk membantu menentukan kontainer yang perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Selain itu, sistem teknologi dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan dalam aktivitas impor. Perubahan nomor Harmonized System (HS) maupun jenis barang, misalnya, dapat menjadi tanda peringatan atau alert bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan.
Pendekatan berbasis teknologi tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap arus barang yang semakin besar. Penguatan pengawasan juga menjadi perhatian pemerintah di tengah penindakan terhadap berbagai dugaan impor ilegal. Pada Agustus-September 2026, DJBC antara lain menindak 30 kontainer berisi beras dan garam serta 1.435 bal pakaian bekas impor dengan nilai keseluruhan sekitar Rp27,339 miliar.
Langkah ketiga adalah membenahi proses bisnis pengawasan. Suahasil menekankan pengawasan harus tetap berjalan tanpa menghambat arus barang yang dibutuhkan oleh perekonomian.
Ia menjelaskan sebagian besar barang impor merupakan kebutuhan produksi maupun konsumsi masyarakat. Karena itu, Bea Cukai perlu memfasilitasi proses impor sepanjang barang tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga harus mampu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi.
“Karena itu kombinasi dari sumber daya manusia, teknologi, dan cara kerja yang terus kita perbaiki menjadi kunci dari pengawasan yang makin baik ke depannya. Tetap menumbuhkan ekonomi, tetapi juga tetap melindungi masyarakat kita,” tutur Suahasil. (bun)
