Journalist Independent.com, JAKARTA – Gelombang serangan siber yang menyasar sektor perbankan di sejumlah negara mulai memicu kekhawatiran global. Setelah beberapa bank di Korea Selatan menjadi sasaran peretasan, serangan serupa dilaporkan menimpa bank di Prancis dan Taiwan. Situasi ini mendorong Pemerintah Jepang bergerak cepat memperkuat sistem pertahanan digitalnya.
Salah satu insiden terbaru terjadi pada Bank SinoPac di Taiwan. Bank tersebut melaporkan adanya transfer dana secara ilegal dari rekening deposito nasabah akibat serangan siber. Total kerugian diperkirakan mencapai 200 juta yen. Pihak bank menyatakan telah memberikan kompensasi penuh kepada nasabah yang terdampak.
Berbeda dengan kasus di Taiwan, serangan terhadap sebuah bank di Prancis justru menyasar dana milik institusi tersebut, bukan rekening nasabah. Rangkaian insiden ini semakin memperlihatkan besarnya ancaman kejahatan siber terhadap stabilitas sektor keuangan.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Jepang tengah menyiapkan paket penanggulangan darurat keamanan siber yang rencananya diumumkan paling cepat pada 6 November 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Perdana Menteri Sanae Takaichi pada akhir Oktober lalu agar jajarannya segera menyusun strategi menghadapi meningkatnya ancaman peretasan global.
Sebagaimana dilaporkan Nikkei pada Kamis (5/11/2026), salah satu strategi yang tengah disiapkan Tokyo adalah memperluas akses terhadap informasi kerentanan perangkat lunak yang belum dipublikasikan atau dikenal sebagai zero-day vulnerability.
Pemerintah Jepang berencana meminta akses lebih awal terhadap informasi tersebut dari perusahaan pengembang kecerdasan buatan (AI) dan perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat (AS). Dengan akses lebih cepat, pemerintah berharap dapat mengidentifikasi potensi celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh peretas.
Ancaman ini bukan tanpa alasan. Terungkapnya celah keamanan kritis pada bahasa pemrograman PHP, yang menjadi salah satu komponen penting dalam pengoperasian berbagai situs web, telah memicu gelombang serangan terhadap sistem digital di sejumlah negara. Sejumlah situs pemerintah dan perusahaan dilaporkan terdampak, bahkan beberapa pengelola terpaksa menghentikan layanan untuk mengantisipasi risiko lebih besar.
Tak hanya mengandalkan penguatan sistem konvensional, Jepang juga menyiapkan pendekatan berbasis teknologi AI. Pemerintah berencana membentuk tim khusus yang memanfaatkan AI untuk menyimulasikan serangan siber secara mandiri. Melalui metode ini, titik-titik lemah dalam sistem dapat dideteksi lebih awal sebelum dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Di sisi lain, Jepang juga mengupayakan perluasan akses terhadap model AI canggih milik perusahaan teknologi AS, termasuk Anthropic dan OpenAI. Kebutuhan ini semakin mendesak seiring munculnya indikasi bahwa pelaku kejahatan siber mulai memanfaatkan kemampuan AI untuk melancarkan serangan yang lebih kompleks.
Langkah penguatan keamanan digital tersebut juga berpotensi membawa dampak ekonomi bagi industri teknologi Jepang. Analis Citi menilai perkembangan ini dapat memberikan keuntungan, terutama terhadap prospek pendapatan Nomura Research Institute dan NEC Corporation, yang bergerak di bidang teknologi dan layanan digital.
Serangkaian serangan terhadap perbankan global menjadi pengingat bahwa keamanan siber bukan lagi sekadar persoalan teknis. Di tengah semakin terhubungnya layanan keuangan dan aktivitas masyarakat dengan teknologi digital, perlindungan data serta aset nasabah menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. (rif)
