UMP Jabar 2027 Naik 29,44% Jadi Rp3 Juta, APINDO Khawatir Bebani Industri Padat Karya

Journalist Independent
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

Journalist Independent, BANDUNG – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar 29,44 persen menjadi Rp3 juta per bulan mendapat perhatian serius dari kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menilai lonjakan tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional perusahaan, terutama industri padat karya yang masih berupaya memperkuat produktivitas dan kapasitas produksi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.000.000 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tertanggal 20 November 2026. Nilai itu naik Rp682.399 dibandingkan UMP tahun sebelumnya dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

APINDO Jawa Barat menyatakan menghormati keputusan pemerintah tersebut. Namun, organisasi pengusaha itu mengingatkan bahwa kebijakan pengupahan perlu memperhitungkan sejumlah aspek secara seimbang, mulai dari kesejahteraan pekerja, kemampuan finansial perusahaan, daya tarik investasi, hingga keberlangsungan lapangan kerja.

Ketua DPP APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu, mengatakan kenaikan dengan persentase mendekati 30 persen dapat memberikan tekanan signifikan bagi industri padat karya. Perhatian terutama tertuju pada wilayah yang sedang mengembangkan sektor manufaktur tekstil, garmen, dan alas kaki.

Beberapa daerah yang menjadi sorotan antara lain Kabupaten Garut, Majalengka, Indramayu, Cirebon, dan Tasikmalaya. Wilayah-wilayah tersebut memiliki industri yang menyerap ribuan hingga puluhan ribu pekerja, meskipun sebagian perusahaan masih berada dalam tahap pengembangan produktivitas dan kapasitas produksi.

Ning mencontohkan kondisi di Kabupaten Garut. Meski UMK 2026 berada di kisaran Rp2,47 juta, penghasilan yang dibawa pulang pekerja atau *take home pay* di sejumlah perusahaan yang dicermati APINDO telah mencapai Rp3,4 juta hingga Rp3,7 juta per bulan.

Besaran tersebut antara lain dipengaruhi kebutuhan lembur untuk mengejar target produksi dan memenuhi tenggat pengiriman barang.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menanggung biaya tenaga kerja yang lebih tinggi daripada upah minimum yang berlaku,” kata Ning, Minggu (22/11/2026).

Ia menilai kenaikan UMP yang mencapai hampir 30 persen berada di luar perkiraan sebagian pelaku usaha, khususnya perusahaan yang masih membangun produktivitas dan memperkuat pasar.

Baca Juga  UMP Banten 2027 Naik 8,77 Persen, Kini Menjadi Rp3,37 Juta

“Kenaikan UMP hampir 30% berada di luar ekspektasi sebagian pelaku usaha, terutama perusahaan yang masih membangun produktivitas dan memperkuat pasar,” tambahnya.

Menurut APINDO, dampak kenaikan UMP tidak hanya terbatas pada penyesuaian upah pokok. Sejumlah kewajiban perusahaan lainnya juga berkaitan dengan besaran upah, sehingga perubahan tersebut berpotensi memperbesar total biaya ketenagakerjaan.

Komponen yang terdampak antara lain iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungan perusahaan, upah lembur, tunjangan hari raya (THR), serta pencadangan pesangon dan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ning menjelaskan, pada program BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan menanggung sejumlah iuran, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24–1,74 persen, Jaminan Kematian (JKM) 0,30 persen, Jaminan Hari Tua (JHT) 3,70 persen, dan Jaminan Pensiun (JP) 2 persen.

Selain itu, perusahaan juga menanggung iuran BPJS Kesehatan sebesar 4 persen dari upah sesuai dasar perhitungan yang berlaku.

“Perusahaan juga menanggung iuran BPJS Kesehatan sebesar 4% dari upah sesuai dasar perhitungan yang berlaku,” ujarnya.

APINDO menilai akumulasi berbagai kewajiban tersebut dapat membuat kenaikan biaya riil perusahaan lebih besar dibandingkan persentase kenaikan UMP.

Tekanan berikutnya berkaitan dengan penerapan Struktur dan Skala Upah. Kenaikan upah minimum yang tinggi berpotensi mempersempit jarak penghasilan antara pekerja baru dan pekerja yang memiliki masa kerja, pengalaman, kompetensi, serta tanggung jawab lebih besar.

Perusahaan pun perlu melakukan penyesuaian agar struktur pengupahan tetap proporsional sekaligus memenuhi hak pekerja.

“Bagi industri padat karya yang mempekerjakan ribuan hingga puluhan ribu orang, peningkatan biaya secara bersamaan dapat menekan margin usaha dan memengaruhi kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan produksi,” kata Ning.

Di tengah kekhawatiran terhadap kenaikan biaya, APINDO Jawa Barat mengapresiasi Diktum Keempat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi UMP untuk mengajukan permohonan pengecualian kepada gubernur.

Baca Juga  Victoria Investama Lepas 140 Juta Saham BIPP, Kepemilikan Anjlok di Bawah 10%

APINDO menilai mekanisme itu dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan masing-masing perusahaan.

Organisasi pengusaha tersebut berharap Gubernur Jawa Barat dapat memproses permohonan perusahaan yang benar-benar mengalami kesulitan finansial secara objektif dengan mempertimbangkan data pendukung.

APINDO juga meminta serikat pekerja memahami mekanisme tersebut sebagai salah satu upaya menjaga kelangsungan usaha dan mencegah hilangnya kesempatan kerja.

“APINDO juga mengharapkan serikat pekerja memahami mekanisme tersebut sebagai salah satu upaya menjaga keberlangsungan perusahaan dan mencegah hilangnya lapangan kerja,” ungkap Ning.

Meski demikian, APINDO menegaskan perusahaan yang mampu tetap wajib memenuhi ketentuan upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, perusahaan yang menghadapi kesulitan nyata diharapkan segera menyiapkan dokumen pendukung untuk mengajukan permohonan melalui mekanisme yang tersedia.

Selain UMP, APINDO Jawa Barat turut menyoroti kemungkinan penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Menurut organisasi tersebut, penetapan upah sektoral perlu mempertimbangkan karakteristik industri, tingkat teknologi, nilai tambah, risiko pekerjaan, serta kemampuan perusahaan membayar upah di atas ketentuan minimum umum.

Sektor tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi perhatian karena memiliki karakteristik padat karya dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

APINDO menilai industri tersebut perlu mendapat pertimbangan khusus agar tidak dibebani tambahan UMSK yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing.

Padahal, sektor padat karya memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui aktivitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB).

“Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan, insentif, serta fasilitasi agar industri tersebut dapat berkembang dan memperluas kesempatan kerja,” ujarnya.

Kepastian kebijakan pengupahan juga dinilai berpengaruh terhadap keputusan investasi. APINDO menyebut investor umumnya menyusun studi kelayakan dan perencanaan biaya untuk jangka panjang, bahkan dalam rentang lima hingga 10 tahun.

Baca Juga  Indonesia Diproyeksi Jadi Negara dengan Pertumbuhan Orang Superkaya Tercepat di Dunia, Tumbuh 81,7 Persen

Perubahan kebijakan yang dinilai tidak memberikan kepastian dapat memengaruhi perhitungan investasi dan mengurangi daya tarik Jawa Barat sebagai lokasi pengembangan industri.

APINDO Jawa Barat juga menyoroti upaya mengurangi kesenjangan upah minimum antardaerah. Menurut Ning, pemerataan tidak cukup dilakukan dengan menaikkan upah secara seragam tanpa memperhatikan kondisi ekonomi dan produktivitas setiap wilayah.

Ia menilai perbedaan kemampuan ekonomi serta karakteristik industri di masing-masing daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan upah.

Sebagai perbandingan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang yang telah memiliki tingkat upah minimum relatif tinggi tercatat mengalami kenaikan sekitar 8,23 persen pada penetapan terakhir.

APINDO menilai kenaikan persentase yang besar di daerah dengan basis upah tinggi berpotensi memperlebar kesenjangan dengan wilayah lain yang masih memiliki tingkat upah lebih kompetitif.

“APINDO mendorong pendekatan yang lebih proporsional, yakni kenaikan yang lebih terukur di daerah dengan upah tinggi serta peningkatan bertahap di daerah yang masih memiliki upah minimum kompetitif,” kata Ning.

Menurutnya, keberagaman karakteristik 27 kabupaten/kota di Jawa Barat merupakan salah satu keunggulan yang perlu dijaga. Perbedaan kondisi wilayah memberikan alternatif bagi investor untuk memilih lokasi usaha sesuai kebutuhan tenaga kerja, jenis industri, dan kemampuan permodalan.

“Apabila perbedaan daya saing antardaerah dapat dijaga, Jawa Barat berpeluang mempertahankan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi industri,” ujarnya.

Persoalan daya tahan industri padat karya, lanjut APINDO, juga berkaitan dengan kebutuhan penyerapan tenaga kerja baru di Jawa Barat.

Ning menyebut setiap tahun terdapat sekitar 600.000 lulusan SMA dan sederajat di provinsi tersebut. Dari jumlah itu, hanya sekitar 27 persen yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Dengan kondisi tersebut, lebih dari 400.000 angkatan kerja muda membutuhkan kesempatan kerja setiap tahunnya.

“Artinya, lebih dari 400.000 angkatan kerja muda membutuhkan kesempatan kerja setiap tahunnya,” ujarnya. *