Alasan UMP Bali 2027 Naik Hampir 50 Persen

Journalist Independent
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

Journalist Independent, Denpasar – Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 ditetapkan sebesar Rp4.559.287 per bulan atau naik 42,15% atau hampir 50%dibandingkan tahun sebelumnya. Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan kenaikan tersebut setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, aturan pengupahan, serta aspirasi organisasi pekerja yang meminta perhitungan upah mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL).

“UMP Bali tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan,” ucap kata dalam keterangan resmi di Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Kenaikan UMP Bali Capai Rp1,35 Juta

Besaran UMP Bali 2027 meningkat Rp1.351.828 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.207.459 per bulan. Persentase kenaikannya mencapai 42,15% sehingga nominal upah minimum di Pulau Dewata mengalami perubahan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027. Ketentuan baru itu mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Selain UMP, Koster menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp 4.644.907 per bulan. Nilai tersebut lebih tinggi Rp85.620 dibandingkan UMP umum dan ditetapkan berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Aspirasi Buruh Minta Penghitungan Berbasis KHL

Salah satu pertimbangan kenaikan UMP berasal dari aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali. Kedua organisasi pekerja menyampaikan masukan kepada gubernur pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026.

Mereka meminta penetapan UMP 2027 menggunakan pendekatan kebutuhan hidup layak (KHL), bukan semata-mata mengikuti formula pengupahan. Besaran KHL Bali untuk 2027 yang dihitung pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.604.481 per bulan.

Baca Juga  UMP Banten 2027 Naik 8,77 Persen, Kini Menjadi Rp3,37 Juta

FSPM juga meminta Koster menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, yakni Rp 4.559.287. Nilai tersebut kemudian ditetapkan sebagai UMP Bali 2027 melalui keputusan gubernur.

Koster menyebut besaran upah baru itu diharapkan memberi dampak terhadap pendapatan pekerja, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah.

“Dengan UMP sebesar Rp4.559.287,00, maka para pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan niskala dan skala,” terangnya.

UMP 2027 Setara 81,35% dari KHL

Jika dibandingkan dengan KHL 2027 sebesar Rp5.604.481, UMP Bali yang ditetapkan mencapai 81,35%. Artinya, masih terdapat selisih Rp1.045.194 antara upah minimum yang berlaku dan nilai kebutuhan hidup layak tersebut.

Meski belum menyamai angka KHL, persentase UMP terhadap kebutuhan hidup layak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Bali sebesar Rp3.207.459 setara 61,54% dari KHL yang mencapai Rp5.253.107.

Berlaku Mulai 1 Januari 2027

Dalam menetapkan UMP tersebut, Koster juga merujuk pada rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali melalui Berita Acara Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026. Keputusan itu turut mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Koster menginstruksikan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta pelaku usaha untuk melaksanakan ketentuan upah minimum tersebut. Penerapan UMP dan UMSP 2027 dimulai pada 1 Januari 2027.

Pemerintah daerah dan pengusaha diharapkan menyesuaikan pelaksanaan pengupahan dengan keputusan tersebut. Koster juga berharap kenaikan upah dapat mendorong daya beli, kesejahteraan, serta semangat pekerja dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas. (*)

Baca Juga  Besaran UMP 2027 Tiap Provinsi: Jakarta Tertinggi, Sulsel Urutan Ke-5