NEWS  

PKS Pertanyakan Siapa Pemesan Penyadapan Ilegal: Harus Diusut!

Journalist Independent
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Sekretariat Kabinet)

Journalist Independent, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf meminta kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah mantan dan pejabat Polri diusut secara transparan, adil, serta profesional.

Almuzzammil menilai pengungkapan perkara tersebut penting sebagai bentuk pertanggungjawaban aparat penegak hukum. Menurutnya, kasus penyadapan itu bukan persoalan biasa karena dinilai telah mencoreng moral penegakan hukum dan berpotensi membawa dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia mengaitkan sikap dalam menangani perkara tersebut dengan prinsip *sirotol mustaqim*, yang menurutnya harus menjadi pedoman moral dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.

“Bagi kami, sirotol mustaqim menjadi kompas moral dan upaya percepatan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera,” kata Almuzzammil dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Menurut dia, istilah sirotol mustaqim mengandung nilai religius yang sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila serta cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, istilah tersebut juga dimaknai sebagai sikap teguh dan lurus dalam menjunjung mutu, kebenaran, serta keadilan.

Atas dasar itu, Almuzzammil meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak mengabaikan persoalan penyadapan yang belakangan mencuat. Ia menekankan pentingnya membuka proses pengusutan kepada publik dengan tetap mengedepankan profesionalitas penyidikan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Almuzzammil adalah pengungkapan pihak yang diduga menggunakan atau memesan tindakan penyadapan tersebut.

Menurutnya, penyidikan tidak cukup hanya mengungkap orang-orang yang diduga terlibat dalam pelaksanaan penyadapan. Aparat juga perlu menelusuri siapa pihak yang berada di balik penggunaan atau pemesanan tindakan tersebut.

“Harus diusut siapa user penyadapan itu. Saya membayangkan kalau penyadapan itu lima tahun tidak diketahui, seperti apa negara kita,” ujarnya.

Baca Juga  Mahfud MD Soroti 7 Tahun Jabatan ST Burhanuddin, Singgung Dugaan Banyak Titipan

Ia berharap pengusutan dilakukan secara menyeluruh agar perkara tersebut dapat terungkap secara terang, termasuk mengenai pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Penetapan pertama dilakukan pada 3 November 2026 terhadap tiga orang, yakni mantan Kapolri Jenderal LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi ASN, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EHS.

Dua hari kemudian, tepatnya 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.

Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik itu menjadi empat orang.

Desakan PKS agar perkara diusut secara transparan kini menyoroti pentingnya pengungkapan seluruh rangkaian kasus, terutama mengenai pihak yang diduga menjadi pengguna atau pemesan penyadapan. *