Pakai Visa Wisata, 17 WNI Dibawa ke Rusia untuk Ditawari Jadi Tentara Bayaran

Journalist Independent
Pria asal Ciamis ditangkap di Yogyakarta karena diduga merekrut dan memberangkatkan 17 WNI ke Rusia menggunakan visa wisata. Para korban dijanjikan kontrak Rp500 juta dan gaji Rp50 juta per bulan.

Journalist Independent, YOGYAKARTA – Polda DIY membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok perekrutan tenaga kerja ke Rusia. Seorang pria asal Ciamis, Jawa Barat, berinisial KRF (27), ditangkap setelah diduga memberangkatkan 17 warga negara Indonesia (WNI) yang kemudian ditawari menjadi tentara bayaran atau kombatan dalam perang Rusia-Ukraina.

KRF diamankan di kawasan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, pada 16 November 2026. Polisi kemudian menahannya sejak 17 November 2026.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadireskrimum) Polda DIY, AKBP Sandityo Mahardika, mengungkapkan aktivitas perekrutan tersebut berlangsung sejak Juli hingga November 2026. Dalam periode itu, tersangka tercatat telah memberangkatkan sedikitnya 17 WNI ke Rusia.

Para korban awalnya dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Namun, setelah tiba di Rusia, mereka ditawari untuk bergabung sebagai tentara yang terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina.

“Untuk sementara terhadap para korban TPPO yang dikirim ke luar negeri ini dengan iming-iming gaji yang tinggi. Kemudian di sana ditawarkan menjadi tentara, kalau di sini komponen cadangan (komcad) atau kombatan tentara yang berperang dalam perang Ukraina-Rusia,” ujar Sandityo dalam konferensi pers di Mapolda DIY, Jumat (20/11/2026).

Polisi mengungkapkan para korban berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jawa, Banten, Cirebon, Kalimantan, hingga Jakarta. Satu dari 17 orang tersebut diketahui merupakan warga Yogyakarta.

Menurut Sandityo, para korban dijanjikan kontrak kerja senilai sekitar Rp500 juta hingga perang berakhir. Mereka juga ditawari gaji bulanan sebesar Rp50 juta.

Sementara itu, KRF diduga memperoleh bayaran sebesar 1.000 dolar AS atau setara sekitar Rp18 juta untuk setiap orang yang berhasil diberangkatkan ke Rusia.

“Dari 17 itu satu orang warga Jogja dan sudah sempat berangkat ke Rusia dengan kontrak kurang lebih Rp 500 juta dan gaji bulanan sebesar Rp 50 juta,” bebernya.

Baca Juga  Mobil Tahanan Terparkir saat Eks Bupati Gowa, Husniah Talenrang Diperiksa di Mapolda Sulsel, Apakah Ditahan?

Sandityo menjelaskan, KRF berperan sebagai penghubung di Indonesia yang bekerja sama dengan seorang agen di Rusia. Perekrutan dilakukan melalui media sosial dan jaringan pertemanan tanpa pola khusus.

Polisi juga belum menemukan indikasi bahwa para korban menjalani pelatihan militer terlebih dahulu di Indonesia. Sejauh ini, tidak ada mantan anggota militer maupun personel TNI/Polri yang dipecat teridentifikasi di antara para korban.

Dalam menjalankan aksinya, KRF diduga mengatur keberangkatan para korban satu per satu. Setelah calon pekerja bersedia, mereka dibuatkan kontrak kerja dan diberangkatkan menggunakan visa wisata.

Perjalanan menuju Rusia dilakukan dengan transit melalui Bandara Kuala Lumpur atau Singapura.

“Pemberangkatannya tidak dilakukan bersama-sama, melainkan diberangkatkan satu per satu. Begitu ada yang bersedia, dibuatkan kontrak kerja dan langsung diberangkatkan menggunakan visa wisata melalui transit di Bandara Kuala Lumpur atau Singapura,” ungkap Sandityo.

Saat ini, seluruh 17 WNI tersebut diketahui telah berada di Rusia. Mereka sudah berada di negara itu dalam rentang waktu berbeda, sekitar tiga hingga enam bulan terakhir.

Polisi menyatakan masih bisa menghubungi para korban melalui pesan WhatsApp. Namun, mereka disebut belum mengetahui bahwa KRF, pihak yang merekrut dan menghubungkan mereka dari Indonesia, telah ditangkap.

Polda DIY akan menyampaikan temuan tersebut kepada kementerian terkait agar dilakukan langkah mitigasi dan pencegahan. Upaya itu ditujukan untuk menindaklanjuti kondisi 17 WNI yang telanjur berada di Rusia.

“Tentunya temuan ini akan kami sampaikan kepada kementerian terkait agar bisa dilakukan langkah mitigasi dan pencegahan lebih lanjut terhadap 17 orang yang sudah terlanjur berada di Rusia,” imbuh Sandityo.

Atas dugaan perbuatannya, KRF dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Baca Juga  Polda Sulsel Bongkar Jaringan Solar Subsidi, Kapal Tanker dan Truk Disita

Selain perkara perekrutan WNI ke Rusia, Ditreskrimum Polda DIY juga mengungkap kasus TPPO dengan modus eksploitasi seksual.

Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan seorang perempuan berinisial ISHB (40) sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi tertanggal 17 November 2026.

ISHB diduga menghubungkan dan mempermudah perbuatan cabul sebagai mata pencaharian untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Atas dugaan perbuatannya, ISHB dijerat Pasal 420 juncto Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. *