NEWS  

Duit Rp70 Miliar Fahd Arafiq ke Muktamar NU Belum Disentuh, KPK Ungkap Alasannya

Journalist Independent
Jubir KPK Budi Prasetyo diperiksa Polda Metro Jaya terkait laporan Faizal Assegaf.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dari Faizal Assegaf.

Journalis Independent, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memprioritaskan pendalaman pengakuan tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq, terkait dugaan aliran uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026.

Saat ini, penyidik masih memusatkan perhatian pada pengusutan pokok perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. KPK membagi fokus penyidikan ke dalam dua klaster utama, yakni dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor dan dugaan penerimaan uang oleh oknum pejabat ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pendalaman terhadap dua klaster tersebut menjadi prioritas penyidik untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

“Yang pertama, KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara. Yang pertama berkaitan dengan adanya dugaan suap pada pengurusan HGB di Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemberian suap oleh pihak swasta kepada oknum di lingkungan ATR/BPN. Dugaan tersebut berhubungan dengan proses pengurusan HGB di Kantah Bogor.

Penyidik masih menelusuri peran para pihak yang diduga terlibat dalam pengurusan hak atas tanah tersebut, termasuk aliran uang yang berkaitan dengan proses penerbitan maupun pengurusan dokumen pertanahan.

Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan temuan uang dalam jumlah besar saat operasi tangkap tangan (OTT). KPK menduga uang tersebut tidak seluruhnya berhubungan dengan layanan pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan setoran rutin dari sejumlah kepala kantor pertanahan dan kantor wilayah.

“Yang kedua, dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN. Tidak hanya soal layanan pertanahan, tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para Kantah ataupun Kanwil,” paparnya.

Baca Juga  Mendikdasmen: Tidak Ada PHK Guru Non-ASN Walau Tak Lulus CPNS, Paruh Waktu jadi Penuh Waktu Tanpa Tes

Menurut Budi, temuan tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan penyidikan. KPK ingin mengungkap asal-usul penerimaan uang, pihak yang memberikan, serta tujuan pemberian kepada para oknum di lingkungan ATR/BPN.

Karena itu, penyidikan untuk sementara diarahkan pada dua klaster tersebut. KPK berupaya membongkar dugaan suap dari pihak swasta serta dugaan gratifikasi atau penerimaan lain yang dilakukan para tersangka.

“Sehingga penyidikan yang dilakukan oleh KPK difokuskan di dua klaster itu dulu ya soal dugaan suap yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan juga gratifikasi atau penerimaan lainnya yang dilakukan oleh para pihak tersangka,” kata Budi.

Meski belum memprioritaskan pendalaman dugaan aliran Rp70 miliar yang dikaitkan dengan Fahd Arafiq dan penyelenggaraan Muktamar NU 2026, KPK tidak menutup kemungkinan menelaah informasi maupun laporan masyarakat yang masuk.

Budi mengatakan, setelah perkara dugaan korupsi ATR/BPN dinaikkan ke tahap penyidikan, sejumlah pihak telah menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan masyarakat KPK.

Laporan-laporan tersebut, menurut dia, akan dipelajari dan dianalisis untuk melihat relevansinya dengan penanganan perkara yang sedang berjalan.

“KPK tentu mengapresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang kemudian pasca-KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, ada sejumlah pihak yang menyampaikan laporan kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi.

Ia menegaskan, setiap laporan yang diterima KPK akan melalui proses penelaahan. Informasi yang dinilai relevan juga dapat menjadi bahan tambahan bagi penyidik dalam mengembangkan perkara.

“Setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis, dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK,” sambungnya. *