Pigai Luruskan Isu Relokasi Badak Jawa: Belum Ada Keputusan Resmi Pemerintah

Journalist Independent
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Journalist Independent, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa wacana pemindahan atau relokasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke habitat alternatif belum menjadi keputusan resmi pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Pigai menyebut gagasan relokasi tersebut masih sebatas wacana yang dapat dibahas dan diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan kebijakan untuk memindahkan satwa endemik tersebut dari habitat aslinya di Ujung Kulon.

“Yang jelas soal keputusan untuk pemindahan badak ini bukan keputusan resmi pemerintah, bukan keputusan resmi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini baru pada tahap wacana,” kata Pigai di Jakarta, Rabu.

Ia menilai munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat merupakan hal yang wajar. Perbedaan pandangan dari kalangan akademisi, politisi, pegiat lingkungan, maupun masyarakat umum justru dapat memperkaya perspektif dalam mencari solusi terbaik bagi pelestarian badak jawa.

Menurut Pigai, setiap gagasan terkait konservasi satwa langka perlu dibicarakan secara terbuka dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Namun, diskusi mengenai kemungkinan pemindahan tidak boleh langsung dipahami sebagai kebijakan yang telah diputuskan pemerintah.

Pigai juga memastikan populasi badak jawa hingga kini tetap berada di habitat aslinya di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Ia mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mengutamakan upaya konservasi yang memungkinkan satwa tersebut tetap hidup dan berkembang biak di lingkungan asalnya.

Dalam pandangannya, upaya pelestarian badak jawa dapat mempertimbangkan pengalaman konservasi satwa langka di negara lain. Pigai secara khusus menyinggung keberhasilan Rwanda dalam menjaga populasi gorila gunung di habitat asalnya.

Ia mendorong kementerian dan lembaga terkait mempelajari pendekatan tersebut sebagai salah satu referensi dalam merumuskan strategi perlindungan badak jawa.

Baca Juga  Badak Jawa Terancam Bencana, Pemerintah Siapkan Alas Purwo sebagai Rumah Kedua tetapi Belum Berani Memindahkan

Menurut Pigai, konservasi di Ujung Kulon tidak semata-mata berkaitan dengan keberlangsungan hidup satu spesies satwa. Kawasan tersebut juga memiliki hubungan dengan ekosistem, budaya, serta nilai filosofis yang hidup di tengah masyarakat Banten.

Karena itu, ia memandang perlindungan kawasan Ujung Kulon perlu mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Pelestarian badak jawa, menurutnya, harus berjalan seiring dengan upaya menjaga ekosistem dan nilai-nilai yang melekat pada kawasan tersebut.

Pandangan itu sekaligus menjadi alasan agar wacana relokasi tidak terburu-buru diperlakukan sebagai keputusan final. Berbagai alternatif konservasi perlu didiskusikan dengan memperhatikan keberlanjutan habitat dan perlindungan satwa langka tersebut.

Pigai mengakui, gagasan pemindahan badak jawa memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Perbincangan tersebut semakin berkembang karena kemunculannya berdekatan dengan terbitnya aturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65 Tahun 2026 mengenai kawasan pengelolaan tambang.

Selain itu, publik juga mengaitkan wacana relokasi dengan proyek pembangunan jalan yang menghubungkan Rangkasbitung menuju Panimbang.

Kedekatan waktu antara munculnya gagasan pemindahan badak jawa, penerbitan aturan terkait kawasan tambang, dan pembangunan infrastruktur tersebut memunculkan berbagai dugaan mengenai hubungan di antara ketiganya.

“Karena tiba-tiba ada Kepmen Kementerian ESDM, orang kait-kaitkan di antara kedua ini. Lalu orang juga kait-kaitkan dengan pembangunan jalan dari Rangkasbitung ke Panimbang,” ujar Pigai.

Meski demikian, Pigai kembali menekankan bahwa usulan relokasi harus ditempatkan sebagai bahan diskusi publik. Masyarakat dipersilakan menyampaikan pandangan yang mendukung maupun menolak gagasan tersebut.

Ia menegaskan, perdebatan mengenai pilihan kebijakan konservasi tidak serta-merta berarti pemerintah telah mengambil keputusan untuk memindahkan badak jawa dari Ujung Kulon.

“Itu mungkin silakan bisa diperdebatkan pro kontra. Itu hal yang biasa. Tapi bukan merupakan keputusan resmi pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto,” kata Pigai.

Baca Juga  Kritik Target Pajak 2026, Analis Desak Prabowo Pangkas Anggaran Konsumtif dan Evaluasi MBG

Wacana pemindahan badak jawa sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, pada 12 November 2026.

Hashim mengungkapkan adanya gagasan untuk memindahkan sebagian badak jawa dari Ujung Kulon ke kawasan Alas Purwo. Gagasan tersebut disebut sebagai salah satu upaya untuk melindungi satwa langka itu dari berbagai risiko kepunahan akibat bencana alam.

Menurut Hashim, kawasan Ujung Kulon memiliki sejumlah potensi ancaman bencana, termasuk letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Risiko tersebut menjadi pertimbangan dalam gagasan penyediaan habitat alternatif bagi sebagian populasi badak jawa.

Namun, pernyataan Hashim tersebut masih berupa gagasan pemindahan, bukan pengumuman bahwa relokasi telah diputuskan atau mulai dilaksanakan. *