NEWS  

Bukan Cuma Jokowi dan Gibran, Politisi PSI Minta Ijazah 580 Anggota DPR Diperiksa

Journalist Independent
(Foto: Antara Foto/Rivan Awal Lingga)

Journalist Independent, JAKARTA — Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, meminta agar ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diperiksa. Desakan itu disampaikan di tengah polemik tuduhan ijazah palsu yang selama ini menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dedy menilai pemeriksaan tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Jokowi dan Gibran. Menurutnya, jika keaslian dokumen pendidikan menjadi persoalan yang diperdebatkan, pemeriksaan serupa semestinya berlaku bagi seluruh anggota parlemen.

Ia menyampaikan pandangan tersebut melalui akun X pribadinya. Dedy menyinggung tuduhan ijazah palsu yang berulang kali diarahkan kepada Jokowi dan Gibran, meskipun keduanya telah melalui proses hukum terkait polemik tersebut.

“Biar adil, semua ijasah anggota DPR diperiksa, jangan hanya ijasah Jokowi dan Gibran saja yang kalian cap palsu,” tulis Dedy, dikutip Rabu (18/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul ketika isu keaslian ijazah kedua tokoh itu kembali menjadi perhatian publik. Dedy menilai pemeriksaan dokumen pendidikan anggota DPR dapat menjadi bentuk perlakuan yang setara, sehingga tidak ada pihak yang hanya menjadi sasaran tuduhan.

Polemik terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka mengemuka kembali pada November 2026. Dalam perkembangan yang disebutkan dalam sumber, Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran. Perkembangan tersebut kemudian diikuti pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Sementara itu, tuduhan mengenai keaslian ijazah Jokowi telah menjadi perdebatan selama bertahun-tahun. Persoalan tersebut kini memasuki proses persidangan dengan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa sebagai terdakwa.

Kedua polemik itu membuat latar belakang pendidikan Jokowi dan Gibran kembali menjadi sorotan. Di tengah situasi tersebut, Dedy mendorong agar pemeriksaan tidak berhenti pada dua tokoh tersebut, tetapi juga mencakup anggota DPR RI.

Baca Juga  Dini Hari Pacitan Diguncang Gempa M4,4, Getaran Terasa di Lima Wilayah

Desakan Dedy menjadi bagian dari respons politik terhadap perdebatan mengenai dokumen pendidikan pejabat publik. Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi yang disampaikan melalui akun media sosialnya.

Data Pendidikan Anggota DPR Periode 2024–2029

Di sisi lain, gambaran latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029 telah dimuat Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Politik 2024 yang diterbitkan pada 16 Desember 2024.

Publikasi tersebut menyajikan data pendidikan para legislator hasil Pemilu 2024. Berdasarkan data yang diunduh dari situs resmi BPS, latar belakang pendidikan anggota DPR tercatat dalam sejumlah kategori, mulai dari lulusan SMA hingga doktor.

Dalam publikasi tersebut, terdapat 63 anggota DPR atau 10,85 persen yang tercatat sebagai lulusan SMA. Sementara itu, anggota dengan pendidikan Diploma III (D3) berjumlah tiga orang atau 0,52 persen.

Untuk jenjang sarjana, tercatat 155 anggota DPR atau 26,72 persen merupakan lulusan S1. Adapun lulusan magister atau S2 berjumlah 119 orang atau 20,52 persen.

Selanjutnya, terdapat 29 anggota DPR atau 5 persen yang tercatat sebagai lulusan doktor (S3).

Satu kategori lainnya adalah anggota DPR yang tidak mencantumkan latar belakang pendidikan. Jumlahnya mencapai 211 orang atau 36,38 persen.

Berikut rincian data latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029 berdasarkan publikasi BPS:

SMA: 63 orang (10,85 persen).

D3: 3 orang (0,52 persen).

S1: 155 orang (26,72 persen).

S2: 119 orang (20,52 persen).

S3: 29 orang (5 persen).

Tidak mencantumkan latar belakang pendidikan: 211 orang (36,38 persen).

Data tersebut memberikan gambaran tingkat pendidikan anggota DPR hasil Pemilu 2024. Namun, publikasi mengenai latar belakang pendidikan itu berbeda dengan hasil pemeriksaan keaslian dokumen ijazah.

Baca Juga  Polri Tegaskan Ijazah Jokowi Sudah Diuji Forensik, Tak Perlu Pemeriksaan Ulang

Di tengah polemik ijazah Jokowi dan Gibran, Dedy mendorong agar pemeriksaan juga dilakukan terhadap dokumen pendidikan seluruh anggota DPR. Ia menilai langkah tersebut diperlukan agar persoalan keaslian ijazah tidak hanya diarahkan kepada tokoh tertentu. *