Journalist Independent, JAKARTA – Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat. Regulasi yang memuat 10 pokok pengaturan ini mencakup upaya perampasan aset hasil tindak pidana, mulai dari korupsi hingga penipuan investasi bodong.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pembicaraan tingkat satu melalui rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat itu, Dasco meminta persetujuan Komisi III DPR dan pemerintah agar draf RUU Perampasan Aset dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua?” ujar Dasco.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab setuju secara serempak oleh anggota DPR yang hadir dalam rapat.
Setelah persetujuan disampaikan secara lisan, Dasco meminta perwakilan seluruh fraksi DPR dan pemerintah menandatangani naskah RUU Perampasan Aset sebagai bentuk penegasan kesepakatan.
Penandatanganan dari pihak pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi dan perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset,” kata Dasco.
Habiburokhman Ungkap 10 Poin Utama RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, RUU Perampasan Aset memuat 10 pokok pengaturan yang menjadi landasan pelaksanaan perampasan aset terkait tindak pidana.
Materi regulasi tersebut tidak hanya mengatur jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset, tetapi juga mencakup perlindungan hak asasi manusia (HAM), pembagian kewenangan aparat, perlindungan pihak ketiga, hingga pengawasan terhadap pengelolaan aset.
Salah satu cakupan yang menjadi perhatian adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya penipuan investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong.
Berikut 10 poin utama dalam RUU Perampasan Aset yang telah disepakati DPR dan pemerintah:
1. Prinsip dan asas hukum perampasan aset
RUU ini mengatur judul, prinsip, serta asas hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perampasan aset. Pengaturannya diarahkan untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset
Pengaturan berikutnya mencakup ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak pada masyarakat luas, seperti investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong.
3. Ancaman pidana tetap berlaku
RUU ini menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ancaman pidana mati juga tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset
RUU mengatur pembagian kewenangan dalam mekanisme hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Tahapannya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik
Regulasi ini memberikan jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Perlindungan tersebut tetap disertai pengaturan mengenai beban pembuktian dan pemberian kesempatan yang cukup bagi pihak terkait.
6. Pengembalian aset kepada korban tindak pidana
RUU Perampasan Aset juga mengatur upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Selain itu, aset yang dirampas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai ketentuan yang diatur.
7. Pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel
Pengelolaan aset hasil tindak pidana akan menjadi bagian penting dalam regulasi ini. Badan yang berkompeten akan memiliki tugas dan kewenangan mengelola aset, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan oleh badan independen
Pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaannya akan berada dalam pengawasan badan independen. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
9. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan
RUU ini juga memuat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Perampasan aset tidak boleh dijadikan sarana bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugasnya.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
Pokok pengaturan terakhir berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset. Sistem tersebut diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan.
Dengan disepakatinya draf RUU Perampasan Aset pada pembicaraan tingkat satu, DPR dan pemerintah selanjutnya akan membawa regulasi tersebut ke Rapat Paripurna DPR terdekat untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat dua.
Jika disetujui dalam rapat paripurna, RUU tersebut akan memasuki tahap pengesahan menjadi undang-undang. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana, sekaligus mengatur perlindungan korban, pihak ketiga yang beriktikad baik, dan pengawasan agar kewenangan tidak disalahgunakan. *






