Rudianto Lallo Jadi Wakil Sulsel di Panitia Ad Hoc MPR, Ikut Menentukan Proses Bursa Wapres

Journalist Independent
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo dalam Rapat Kerja Komisi III bersama BNN di Jakarta.

Journalist Independent, JAKARTA — Keterlibatan legislator asal Sulawesi Selatan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI menjadi sorotan.

Rudianto Lallo masuk dalam jajaran Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bertugas menyiapkan mekanisme pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Politikus Partai NasDem yang mewakili Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I itu menjadi satu-satunya legislator asal Sulsel dalam susunan 36 anggota panitia tersebut. Namanya tercantum dalam lampiran surat MPR RI Nomor B-77/SM.04.01/B-VI/SetjenMPR/11/2026.

Rudianto berada di urutan ke-18 dalam daftar anggota dari unsur Fraksi Partai NasDem. Penunjukan ini menempatkannya dalam salah satu proses politik dan ketatanegaraan penting di tingkat nasional, menyusul kosongnya jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Panitia Ad Hoc dipimpin Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Ia didampingi Kahar Muzakir dari Golkar, Rusdi Kirana dari PKB, serta Mohamad Sohibul Iman dari PKS sebagai wakil ketua. Sementara Benny K. Harman dari Partai Demokrat ditunjuk sebagai ketua pelaksana harian.

Rudianto Lallo mengakui tugas yang diemban panitia tidak ringan, terutama karena proses pengisian jabatan wakil presiden melalui MPR membutuhkan persiapan matang.

“Pekerjaan kita ke depan tentu akan banyak tantangan,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

MPR Siapkan Mekanisme Pemilihan yang Belum Pernah Terjadi Sejak Reformasi

Pembentukan Panitia Ad Hoc menjadi bagian dari penyesuaian mekanisme ketatanegaraan. MPR harus menyiapkan tahapan pemilihan wakil presiden yang berbeda dari proses pemilihan langsung melalui pemilu.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, pembentukan panitia merupakan hasil rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok DPD. Menurutnya, pemilihan presiden atau wakil presiden oleh MPR merupakan praktik yang belum pernah berlangsung sejak era Reformasi.

Selain Panitia Ad Hoc, MPR juga membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa dokumen dua kandidat yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto. Tim tersebut dikoordinasikan Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua dan perwakilan Fraksi PDI Perjuangan sebagai sekretaris.

Baca Juga  Prabowo Singgung Pengkhianatan di HUT NasDem: Kekuasaan Sangat Menggoda

Pemeriksaan dokumen dijadwalkan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026. Presiden Prabowo ditargetkan menyerahkan dua nama calon beserta dokumen persyaratan paling lambat 25 November.

Habiburokhman menegaskan verifikasi tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif. Tim akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelengkapan sekaligus keabsahan dokumen para kandidat.

Sementara itu, sidang paripurna MPR untuk pengisian jabatan Wakil Presiden dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2026, bergeser dari agenda awal 2 Desember.

Perubahan jadwal tersebut mempertimbangkan agenda Presiden serta kebutuhan konsultasi dengan partai pengusung, koalisi, dan sejumlah tokoh sebelum dua nama calon diserahkan kepada MPR.

Bagi Sulawesi Selatan, kehadiran Rudianto Lallo dalam panitia ini menjadi representasi daerah dalam proses politik nasional yang akan menentukan sosok pendamping Presiden Prabowo di sisa masa pemerintahan. (*)