Pramono Bantah Hutan Kota UI Jadi Lokasi Sekolah Rakyat, Pemprov DKI Siapkan Dua Lahan Alternatif

Journalist Independent
Pramono Anung
Pramono Anung (dok. IG)

Journalist Indepedent, JAKARTA — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar kawasan Universitas Indonesia (UI) memunculkan perbedaan penjelasan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, dirinya tidak pernah mengusulkan kawasan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Pramono justru menyebut Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua lokasi alternatif yang berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Kedua lahan itu masing-masing memiliki luas sekitar dua hektare dan sebelumnya sudah disampaikan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Penegasan tersebut disampaikan Pramono setelah muncul pemberitaan mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia mengaku terkejut karena lokasi yang disebut-sebut dalam rencana tersebut tidak pernah masuk dalam usulannya kepada pemerintah pusat.

“DKI telah mengajukan dua lokasi, satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, pembahasan bersama Menteri Sosial sebelumnya hanya berkaitan dengan dua lahan yang disiapkan Pemprov DKI. Karena itu, ia menegaskan tidak ingin muncul anggapan bahwa pemerintah provinsi turut mengusulkan penggunaan kawasan hutan kota untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Pramono juga mengingatkan pentingnya mempertahankan ruang terbuka hijau di tengah kebutuhan pembangunan Jakarta. Keberadaan kawasan hijau dinilai memiliki peran penting bagi kualitas lingkungan perkotaan yang semakin padat.

Pemprov DKI Tegaskan Komitmen Pertahankan Ruang Terbuka Hijau

Pramono berharap kawasan Hutan Kota UI tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. Terlebih, pihak UI sebelumnya menawarkan kerja sama kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membantu pengelolaan kawasan tersebut.

Ia menegaskan tidak ingin ada perubahan fungsi kawasan yang seharusnya tetap menjadi ruang hijau.

Baca Juga  Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Presiden Prabowo!

“Jakarta membutuhkan ruang terbuka hijau sehingga tidak ada yang diubah dari ruang terbuka hijau menjadi bukan ruang terbuka hijau,” ujarnya.

Di sisi lain, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lingkungan UI sebelumnya disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Senin (16/11/2026).

Gus Ipul menyebut kawasan hutan kota UI memiliki luas lebih dari 100 hektare. Dari keseluruhan area tersebut, pemerintah disebut membutuhkan sekitar delapan hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Kementerian Sosial bahkan berencana segera menindaklanjuti rencana tersebut melalui pengecekan lokasi dan penyusunan perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta serta pihak universitas.

Namun, pihak UI kemudian memberikan penjelasan berbeda mengenai status lahan yang masuk dalam pembahasan awal.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan bukan bagian dari kawasan Hutan Kota UI.

Menurut Erwin, area tersebut merupakan bagian dari lingkungan Kampus UI di sisi Jakarta yang lokasinya berdekatan dengan hutan kota.

UI juga memastikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengubah komitmen universitas dalam menjaga kawasan hijau, baik di wilayah Jakarta maupun Depok.

Penjelasan tersebut menjadi penting untuk membedakan antara lahan kampus yang sedang dibahas pemerintah dengan kawasan hutan kota yang selama ini dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. (*)