Journalist Independent, JAKARTA — Penanganan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 kini menjadi perhatian serius Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Lembaga tersebut meminta Polri menyelidiki dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, menyusul laporan penangkapan 154 orang, termasuk 12 anak, serta dugaan pengepungan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya telah memulai pemantauan sejak 11 November 2026. Langkah itu dilakukan untuk menelusuri informasi mengenai tindakan aparat selama mengamankan aksi penyampaian pendapat di sejumlah titik di Yogyakarta.
“Komnas HAM memberikan atensi serius terhadap dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih Kepolisian dalam merespon aksi penyampaian pendapat dan berkumpul di Yogyakarta pada 10 November 2026,” kata Anis dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Komnas HAM menjalankan pemantauan berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari informasi awal yang diterima, lembaga tersebut menemukan sejumlah laporan yang perlu ditindaklanjuti, terutama terkait penangkapan peserta aksi dan pergerakan aparat di sekitar lingkungan kampus UGM.
Komnas HAM Soroti Penangkapan dan Dugaan Pengepungan Kampus UGM
Berdasarkan kronologi yang disampaikan Polda DIY, demonstrasi berlangsung di beberapa lokasi, antara lain Kantor Gubernur DIY, gedung DPRD DIY, dan kawasan Titik Nol Kilometer. Aksi pada awalnya berjalan damai hingga sekitar pukul 18.00 WIB, sebelum massa bergerak ke kawasan Tugu Yogyakarta.
Situasi kemudian berubah pada malam hari. Sekitar pukul 20.07 WIB, kelompok yang identitasnya belum diketahui dilaporkan melakukan tindakan anarkis di luar gedung DPRD. Mereka disebut melempar batu, petasan, dan bom molotov ke arah petugas.
Aparat gabungan merespons dengan menembakkan gas air mata dan mendorong massa ke arah utara hingga kawasan bundaran UGM. Komnas HAM juga menerima informasi mengenai pengepungan kawasan kampus tersebut sejak malam 10 November hingga dini hari berikutnya.
Komnas HAM mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul merupakan hak konstitusional warga negara. Jaminan itu tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, serta Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Meski demikian, kebebasan tersebut tetap memiliki batas sesuai ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan harus berlandaskan undang-undang, menghormati hak orang lain, dan memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat demokratis.
Dalam pengamanan demonstrasi, Komnas HAM meminta kepolisian mematuhi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 mengenai penerapan prinsip dan standar HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Komnas HAM mendesak Kapolri mengusut setiap anggota yang terbukti melakukan kekerasan atau menggunakan kekuatan secara berlebihan, termasuk dugaan tindakan aparat memasuki kawasan kampus UGM. Kepolisian juga diminta memastikan penggunaan kekuatan berlangsung secara proporsional dan sesuai prinsip HAM.
Selain penyelidikan, Komnas HAM meminta aparat membebaskan peserta yang menyampaikan pendapat secara damai serta memastikan mereka memperoleh bantuan hukum. Lembaga itu juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan demonstrasi.
Komnas HAM turut meminta Kapolri dan Panglima TNI memastikan seluruh personel bertindak profesional, akuntabel, menghormati HAM, dan menjaga supremasi sipil. Di sisi lain, masyarakat diimbau tetap menyampaikan aspirasi secara damai tanpa melakukan kekerasan. (*)
