Journalist Independent, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) untuk membantu memperluas akses lapangan kerja bagi masyarakat. Program ini diarahkan untuk mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha melalui kolaborasi lintas sektor.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, keterlibatan Polri dalam program tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah. Polri, kata dia, berperan memfasilitasi dan mengoptimalkan kerja sama berbagai pihak dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.
“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu, Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” kata Suyudi di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Menurut Suyudi, penciptaan lapangan kerja memiliki keterkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kesempatan memperoleh pekerjaan dinilai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang menjadi salah satu fondasi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.
Kapolri juga menyampaikan bahwa peluncuran Poliran merupakan bentuk kolaborasi antara negara, pemerintah daerah, kepolisian, dan sektor swasta dalam memberikan akses kesempatan kerja kepada masyarakat.
“Kebersamaan ini menjadi bukti bahwa negara hadir bagi masyarakat sekaligus memberi harapan baru bagi ribuan pencari kerja yang berkumpul hari ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi mengapresiasi jajaran Baharkam Polri, Polda Jawa Barat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUPI) yang mendukung pelaksanaan program Poliran.
Keterlibatan dunia usaha dan asosiasi jasa pengamanan menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
Suyudi pun mengingatkan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada kegiatan peluncuran atau seremoni semata. Menurutnya, seluruh jajaran Polri perlu memastikan proses pendataan dan pendampingan pencari kerja berjalan hingga peserta memperoleh pekerjaan.
“Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.
Peluncuran program nasional Poliran di Bandung turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung.
Kehadiran sejumlah pejabat tersebut menunjukkan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga dalam peluncuran program. Namun, keberlanjutan Poliran nantinya akan bergantung pada pelaksanaan pendataan pencari kerja, ketersediaan lowongan, serta pemantauan penempatan tenaga kerja secara berkelanjutan.
