Journalist Independent, JAKARTA – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut akan membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan rapat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WIB. Seluruh anggota komisi, kata dia, telah mengonfirmasi kehadiran.
“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” kata Habiburokhman dalam keterangannya.
Politikus Partai Gerindra tersebut meminta Polri membuka seluruh informasi terkait dugaan penyadapan ilegal dan rangkaian tindakan yang disebut berkaitan dengan kasus tersebut.
Menurut Habiburokhman, rapat bersama Kapolri menjadi kesempatan bagi kepolisian untuk menjelaskan fakta dan perkembangan penanganan perkara secara transparan.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” ujarnya.
Habiburokhman menilai dugaan penyadapan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia menduga terdapat sejumlah tindakan lain yang saling berkaitan dan dilakukan secara sistematis.
Selain penyadapan, dia menyebut adanya dugaan pengawasan ilegal, pembentukan opini negatif, hingga penggalangan massa aksi. Namun, berbagai tuduhan tersebut masih perlu didalami dan dibuktikan melalui proses hukum.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi,” tuturnya.
Menurut Habiburokhman, berbagai tindakan yang dituduhkan tersebut diduga memiliki tujuan untuk mengganggu pelaksanaan tugas Presiden Prabowo.
“Yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” tegasnya.
Karena itu, dia meminta jajaran Polri menelusuri seluruh informasi yang berkaitan dengan dugaan penyadapan maupun tindakan lainnya. Habiburokhman juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum apabila dugaan tersebut terbukti.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” pungkasnya.
Rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dasar dugaan penyadapan, pihak-pihak yang disebut terlibat, serta perkembangan penanganan perkara. Hingga seluruh tuduhan dibuktikan melalui proses hukum, dugaan keterlibatan pihak tertentu tetap harus ditempatkan sebagai klaim yang memerlukan pembuktian.
