JournalistIndependent, GOWA – Dugaan penyiksaan terhadap seorang remaja berusia 17 tahun hingga meninggal dunia menyeret anggota Polres Gowa dalam sorotan.
Korban berinisial D diduga mengalami serangkaian tindakan kekerasan selama berada dalam tahanan, mulai dari pemukulan hingga penembakan menggunakan peluru karet.
Peristiwa tersebut diungkap melalui keterangan keluarga korban bersama pendamping hukum. Mereka menduga kekerasan yang dialami D dilakukan oleh sejumlah anggota kepolisian selama proses penahanan berlangsung.
Sebelum meninggal dunia, D diketahui sempat ditangkap pada awal Agustus 2026. Penangkapan itu berkaitan dengan dugaan pencurian sepeda motor milik tetangganya. Namun, D kemudian dilaporkan melarikan diri dari tahanan Polres Gowa pada pertengahan September.
Berdasarkan kesaksian A, perempuan yang merupakan pacar korban, D sempat melarikan diri dan tinggal di rumahnya setelah keluar dari tahanan. Akan tetapi, kebersamaan mereka tidak berlangsung lama karena keduanya kembali diamankan polisi.
D dan A kemudian ditangkap personel Polres Gowa di sekitar Jalan Syekh Yusuf. Setelah penangkapan tersebut, keduanya dibawa ke kantor polisi dan menjalani penahanan di ruangan berbeda.
Selama berada di lingkungan tahanan, A mengaku mendengar langsung sejumlah peristiwa kekerasan yang diduga dialami D. Meski tidak berada dalam satu ruangan, A menyebut tindakan tersebut terjadi ketika mereka sama-sama berada dalam penguasaan petugas kepolisian.
Kesaksian A juga diperkuat dengan sejumlah dokumentasi yang memperlihatkan kondisi tubuh korban. Dari bukti tersebut, ditemukan berbagai bekas luka yang diduga merupakan akibat kekerasan selama D menjalani masa penahanan.
Pendamping hukum keluarga korban, Muhammad Ian Hidayat, menegaskan bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan D tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap anak.
“Kami tidak membenarkan tindakan pencurian yang dilakukan oleh D. Namun kami tentunya juga tidak membenarkan tindakan pembunuhan, penegakan hukum dengan cara kekerasan. Apalagi menghilangkan nyawa seseorang terlebih korban merupakan anak di bawah umur,” ujar Muhammad Ian Hidayat selaku pendamping hukum.
Menurut keterangan pendamping hukum, kekerasan yang dialami korban diduga melibatkan sedikitnya 10 anggota kepolisian. Tindakan tersebut disebut mencakup pemukulan hingga penembakan menggunakan peluru karet yang mengenai bagian kaki korban.
Kondisi D dilaporkan semakin memburuk setelah serangkaian dugaan kekerasan tersebut. Pada suatu dini hari setelah penangkapan, korban ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis.
Keluarga korban menerima informasi bahwa D telah dirawat di rumah sakit sekitar 15 September 2026. Saat mendatangi rumah sakit, keluarga mendapati anak mereka sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri.
Dari kondisi fisik yang ditemukan, korban mengalami sejumlah luka serius. Terdapat lubang bekas peluru pada bagian kaki, benjolan di kepala, serta pembengkakan pada bagian leher.
Bagi pendamping hukum keluarga, peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum anggota kepolisian. Mereka menilai kejadian ini harus diperiksa sebagai persoalan pertanggungjawaban institusi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
Kuasa hukum keluarga korban, Ansar, menyebut LBH Makassar telah menerima dua laporan dugaan penyiksaan yang melibatkan Polres Gowa sepanjang 2026. Jumlah tersebut, menurutnya, belum mencakup seluruh peristiwa kekerasan lain yang mungkin terjadi.
“Peristiwa ini merupakan bentuk kegagalan sistemik kelembagaan. Catatan LBH Makassar, kasus serupa ini telah terjadi selama dua kali dalam tahun 2026. Tindakan Polres Gowa yang menyebabkan kematian sejatinya perlu dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.” keterangan Ansar, kuasa hukum keluarga korban
Dari sisi perlindungan hukum, korban yang masih berusia 17 tahun termasuk dalam kategori anak yang mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik dilakukan secara langsung maupun melalui perintah atau keterlibatan pihak lain.
“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”
Selain ketentuan perlindungan anak, pendamping hukum juga menyoroti dugaan pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Pasal 6 ayat (1) ICCPR mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak hidup yang melekat dan wajib dilindungi oleh hukum. Sementara itu, Pasal 7 melarang penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, maupun merendahkan martabat manusia.
Dalam upaya mencari keadilan, keluarga korban melalui pendamping hukumnya telah mengadukan dugaan penyiksaan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (MA)
