Journalist Independent, Bogor – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas perkembangan berbagai isu terkini bersama para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan,” demikian keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (8/11/2026).
Keterangan resmi itu tidak merinci isu yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Namun, pertemuan berlangsung ketika penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya tengah menjadi perhatian publik.
10 Eks Kapolri Hadir di Hambalang
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir berasal dari berbagai periode kepemimpinan Polri. Mereka adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, dan Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro.
Selanjutnya, ada Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, serta Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo.
Dua mantan Kapolri lainnya yang hadir ialah Jenderal Pol (Purn) Sutarman dan Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti. Sementara itu, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian juga mengikuti pertemuan tersebut meski kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Presiden Prabowo menyambut langsung para tamunya ketika memasuki ruang pertemuan. Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo terlihat bersalaman dan berbincang singkat dengan sejumlah mantan Kapolri.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut mendampingi Prabowo. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan Berlangsung di Tengah Kasus Penyadapan
Pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri itu berlangsung saat Bareskrim Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik. Salah satu pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan adalah Presiden Prabowo.
Polri menetapkan tiga tersangka pertama pada Selasa (3/11/2026). Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dua hari kemudian, penyidik menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah pihak lain menjadi empat orang.
Penyidik menduga penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.
Dalam pengungkapan perkara, Bareskrim juga mengusut dugaan penghapusan data elektronik hasil penyadapan. Penyidik sebelumnya menyebut telah memeriksa 10 saksi dan 3 saksi ahli, serta menyita 11 unit telepon seluler, 1 unit iPad, dan 4 flashdisk.
Dugaan Pelanggaran dan Ancaman Hukuman
Dalam pengusutan perkara ini, penyidik turut menyoroti dugaan akses tanpa hak terhadap informasi elektronik serta penghapusan data. Dugaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perkara yang ditangani Bareskrim.
Para tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan hukum. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Ketentuan lain yang disebut dalam perkara tersebut ialah Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun. (*)
