Journalist Independent, Jakarta – Sejumlah tokoh publik mengaku namanya masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal Polri. Mereka berasal dari latar belakang berbeda, mulai dari pejabat pemerintah, pimpinan serikat pekerja, hingga tokoh organisasi masyarakat.
Salah satu yang mengaku ikut disadap ialah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dia menyampaikan pengakuan tersebut saat berpidato dalam pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
“Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya. Awak pun jadi disadap dan saya takut juga itu barang disadap,” ujarnya.
Pengakuan Bahlil muncul di tengah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Bahlil, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules juga menyebut nama mereka masuk dalam daftar sasaran penyadapan.
Bahlil Mengaku Ikut Disadap dan Bantah Terlibat
Bahlil mengaku khawatir percakapan pribadinya ikut diketahui pihak lain jika benar menjadi sasaran penyadapan. Dia bahkan menyinggung aktivitas komunikasi pada malam hari yang menurutnya dapat ikut terungkap.
“Karena telepon saya itu kan kelakuan siang dan malam kan ketahuan semua di situ kan? Yang saya takut itu bukan di telepon siangnya, malamnya itu saya takut gitu,” sambungnya.
Di tengah pengakuan tersebut, Bahlil sekaligus membantah kabar yang mengaitkannya dengan dugaan keterlibatan dalam penyadapan terhadap Prabowo. Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu menepis informasi yang menyebut dirinya mengikuti pertemuan dengan para terduga pelaku sebelum sejumlah jenderal ditangkap.
Bahlil meminta pihak yang menyebarkan informasi tersebut membuka identitas peserta pertemuan yang dimaksud. Dia juga menegaskan tidak pernah mengikuti rapat sebagaimana kabar yang beredar.
“Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja. Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu,” ucapnya.
Bahlil menilai informasi yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut telah disebarkan secara berlebihan dengan memanfaatkan ruang demokrasi. Dia meminta pihak yang menyebarkan kabar itu segera memberikan klarifikasi dan menyerahkan persoalannya kepada aparat penegak hukum.
“Segera klarifikasi itu Dan buktikan, saya minta kepada pihak aparat keamanan, pihak kepolisian untuk diusut tuntas, dibuka aja,” lanjutnya.
Said Iqbal Sebut Namanya Ada di Urutan 42
Tokoh berikutnya adalah Presiden KSPI Said Iqbal. Dia mengaku memperoleh informasi dari pemberitaan media bahwa namanya tercantum dalam daftar pihak yang diduga disadap, bahkan disebut berada di urutan ke-42.
Said menyampaikan hal itu saat menghadiri aksi bertajuk ‘Ikrar Jaga Persatuan Indonesia – Jaga Presiden Prabowo Subianto’ di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Meski mengaku masuk daftar, dia menegaskan informasi tersebut masih perlu diklarifikasi.
“Pertama, saya disadap menurut informasi dari media yang saya baca, tapi itu kan harus klarifikasi. Saya nomor 42, kan? Nomor 42, saya disadap,” ungkap Said.
Said mengaku tidak terlalu mempermasalahkan kabar tersebut jika memang dirinya menjadi sasaran penyadapan. Dia menyebut risiko seperti itu sudah menjadi bagian dari perjuangan seorang aktivis.
“Apa sikap saya? Biasa-biasa saja, itu risiko perjuangan para aktivis. Kalau kamu berani apa namanya, memadamkan api atau membakar api, harus berani terbakar. Jadi itu biasa-biasa saja,” jelas Said.
Namun, Said meminta penanganan perkara tetap diserahkan kepada mekanisme hukum, terutama karena dugaan penyadapan juga menyasar kepala negara. Dia mengingatkan agar semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
“Nah, kalau terhadap presiden, serahkan pada mekanisme hukum. Kita harus ada asas praduga tak bersalah,” terangnya.
“Jangan diadu domba dengan hoaks-hoaks yang berkembang. Biarlah kita serahkan Mabes Polri agar Mabes Polri melakukan tugasnya,” sambung pria yang juga menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh tersebut.
Hercules Mengaku Masuk Urutan 25
Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules juga mengaku namanya tercantum dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Dia mengetahui informasi itu setelah melihat unggahan di media sosial yang menyebut namanya masuk daftar selain Presiden Prabowo.
Hercules menyampaikan tanggapannya kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/11/2026). Dia mengaku heran sekaligus menyinggung posisinya yang disebut berada di urutan ke-25.
“Saya kemarin lihat saya juga masuk urutan nomor 25, lah ini aku makin hebat saja ini. Berarti Hercules termasuk diperhitungkan ya? Padahal saya biasa-biasa saja,” bebernya.
Hercules kemudian menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara. Menurut dia, tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa, rakyat, dan negara.
“Kalau menurut saya, ini semacam pengkhianat, pengkhianat terhadap bangsa, pengkhianat terhadap rakyat Indonesia, pengkhianat terhadap negara,” tuturnya.
Dia meminta Polri mengusut perkara tersebut hingga tuntas dan memastikan proses hukum berlaku bagi siapa pun yang terlibat. Hercules menilai dugaan pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan.
“Ini enggak boleh dibiarkan. Karena di negara hukum, tentunya hukum itu berlaku untuk semua orang,” tegasnya.
Empat Jenderal Polri Jadi Tersangka
Kasus ini bermula dari pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo oleh Bareskrim Polri. Dalam perkembangannya, penyidik menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Bareskrim menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Sasaran lainnya diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet Uliandi tidak ditahan karena kondisi kesehatannya yang disebut mengalami sakit pascastroke.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, hingga keterangan Bareskrim yang disampaikan kepada publik, kepolisian belum merilis daftar resmi seluruh pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. (*)
