Dulu Lepas Gelar Andi, Jenderal M Jusuf Kini Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Journalist Independent
Jenderal TNI M Yusuf
Jenderal TNI M Yusuf saat mengunjungi keluarga prajuritnya di daerah. (dok. istimewa).

Journalist Independent.com, MAKASSAR – Bila tak ada aral melintang, Jenderal Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Jusuf Amir atau yang lebih dikenal sebagai Jenderal M. Jusuf akan dianugrahkan gelar pahlawan nasional pada 10 November 2026 besok. Penyematan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara.

Putra Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), ia keturunan bangsawan, berhak dan layak menyandang gelar Andi. Gelar yang ada di suku Bugis.

Namun, gelar itu ia tanggalkan. Ia tak ingin kebangsawanan jadi penghalang dalam bergaul dengan masyarakat luas. Jenderal M Jusuf ingin bergaul bebas tanpa jurang pemisah.

Keputusan penting itu ketika pada tahun 1957, ia memilih untuk melepaskan gelar Andi, sebuah gelar kebangsawanan yang dihormati di Sulawesi Selatan.

Itu diungkap langsung oleh Mantan Wakil Presiden Muh Jusuf Kalla. JK mengaku saat itu Jenderal Jusuf menyatakan dihadapan banyak orang.

“Jangan panggil saya Andi lagi. Beliau umumkan, mulai besok jangan sebut lagi. Besok nama saya Muhammad Yusuf, titik. Tidak ada lagi pakai Andi,” kenang JK.

JK juga mengatakan sosok Jenderal M Jusuf adalah tokoh militer yang paling disegani. Bahkan Jenderal M Jusuf, kata JK, sangt bangga sebagai prajurut. “Saya ini penerjun pertama,” ujar JK menirukan gaya bicara Jenderal Jusuf dengan bangga.

Dari Pemuda Pejuang hingga Panglima ABRI

Jenderal M. Jusuf lahir di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1928. Ia merupakan putra pasangan Andi Tappu Amir Arung Kajuara dan Petta Bunga. Lahir dari keluarga bangsawan Bugis, gelar Andi melekat pada namanya.

Namun, perjalanan hidupnya tidak hanya dikenal karena latar belakang keluarga. Sejak usia muda, M. Jusuf telah terlibat dalam perjuangan bangsa.

Baca Juga  Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Transportasi Jakarta Makin Terintegrasi

Ketika Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan, M. Jusuf yang kala itu berusia sekitar 17 tahun bergabung dengan kelompok pemuda pejuang. Usia yang masih belia tidak menghalanginya untuk mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan Republik.

Dalam masa revolusi tersebut, ia bahkan pernah menjadi ajudan Kahar Muzakkar ketika tokoh itu masih berada dalam barisan perjuangan Republik.

Pengalaman di masa muda menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan karier militernya. Dari lingkungan perjuangan, M. Jusuf kemudian tumbuh menjadi perwira yang dipercaya memimpin pasukan dan mengemban berbagai tugas penting negara.

Karier militernya semakin menonjol ketika kembali bertugas di kawasan Indonesia Timur. Ia menjadi bagian dari Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Pada 1959, M. Jusuf mendapat kepercayaan untuk memimpin wilayah tersebut sebagai panglima. Tugas itu bukan perkara ringan. Saat itu, situasi keamanan di Sulawesi Selatan masih diwarnai gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar.

M. Jusuf terlibat dalam upaya pemerintah menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengalaman memimpin pasukan di kawasan timur Indonesia kemudian mengantarkannya ke panggung pemerintahan nasional. Namanya semakin diperhitungkan dalam jajaran tokoh militer yang mendapat kepercayaan mengemban tanggung jawab di tingkat pusat.

Mengemban Amanah di Pemerintahan

Pengabdian M. Jusuf tidak hanya berlangsung di dunia militer. Pada 1964, ia dipercaya menjabat Menteri Perindustrian. Jabatan tersebut diembannya hingga 1978, pada masa ketika pemerintah tengah mendorong pembangunan nasional, termasuk pengembangan sektor industri.

Selama 14 tahun, ia berada dalam lingkungan pemerintahan yang menangani salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Perjalanan kariernya kemudian mencapai posisi strategis pada 1978. Presiden Soeharto menunjuk M. Jusuf sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Baca Juga  Prabowo Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Dua jabatan tersebut menempatkannya di pusat kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Ia menjadi salah satu figur penting dalam struktur pemerintahan dan militer Indonesia pada masa Orde Baru.

Amanah itu dijalankannya hingga 1983. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menhankam/Pangab, M. Jusuf kembali dipercaya mengemban tugas negara, kali ini di bidang pengawasan keuangan.

Pada 1983, ia ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jabatan tersebut dijalankannya selama dua periode hingga 1993.

Perjalanan dari dunia militer ke lembaga pemeriksa keuangan menjadi bagian lain dari catatan pengabdiannya. Setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam urusan pertahanan, keamanan, dan pemerintahan, ia mendapat tanggung jawab mengawasi pengelolaan keuangan negara.

Meninggalkan Jejak di Makassar

Di luar jabatan militer dan pemerintahan, nama M. Jusuf juga lekat dengan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar.

Salah satu jejak yang masih dapat dilihat hingga sekarang adalah prakarsanya dalam pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami di Makassar.

Masjid tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam di kawasan Indonesia Timur. Kehadirannya tidak sekadar menjadi tempat ibadah, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Bagi masyarakat Makassar, Al-Markaz menjadi salah satu peninggalan yang mengingatkan pada kontribusi M. Jusuf di luar tugas-tugas kenegaraan yang pernah diembannya.

Jenderal M. Jusuf meninggal dunia di Makassar pada 8 September 2004 dalam usia 76 tahun. Ia meninggalkan perjalanan hidup yang panjang, melintasi sejumlah babak penting sejarah Indonesia.

Dari seorang pemuda yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan, ia tumbuh menjadi pemimpin militer, menteri, Panglima ABRI, hingga Ketua BPK. Pengabdiannya juga meninggalkan jejak dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan.

Kini, lebih dari dua dekade setelah kepergiannya, nama M. Jusuf kembali menjadi perhatian. Rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026 mendatang menjadi momentum untuk mengenang perjalanan hidup dan pengabdiannya kepada bangsa.

Baca Juga  TNI Rencanakan Lima Kodam Baru, Papua Tengah hingga Kepulauan Riau

Bagi Sulawesi Selatan, gelar tersebut bukan sekadar penghormatan kepada seorang putra daerah. Penganugerahan itu juga menjadi pengingat bahwa dari Kajuara, Bone, pernah lahir sosok yang perjalanan hidupnya turut mewarnai sejarah panjang Indonesia. (iz)