Journalist Independent, JAKARTA – Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menduga perkara penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkaitan dengan kepentingan politik. Ia menilai dugaan tersebut perlu diusut secara menyeluruh karena, menurut pandangannya, belum terlihat adanya kepentingan penegakan hukum yang mendasari tindakan penyadapan.
Oegroseno menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Timur, Minggu (8/11/2026). Ia menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan, tetapi juga perlu mengungkap kemungkinan adanya kepentingan lain di balik perkara tersebut.
“Bagi saya karena kepentingan penegakan hukum tidak muncul, saya lebih cenderung ini penyadapan ini kaitan dengan masalah kepentingan politik,” kata Oegroseno dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Timur, Minggu (8/11/2026).
Menurut Oegroseno, dugaan motif politik itu perlu dilihat dalam konteks peta kekuasaan dan kepentingan politik jangka panjang. Ia menyebut sejumlah pengamat telah menganalisis dinamika politik Indonesia sejak 2024.
Ia bahkan membuka kemungkinan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan kepentingan politik yang melampaui periode pemerintahan saat ini hingga melewati 2029.
“Penguasa politik jangka pendek sudah lewat dua tahun nggak mungkin, jangka menengah sekarang tinggal 3 tahun lagi, atau jangka panjang? Jangka panjang berarti sampai lebih dari 2029 mungkin,” ucapnya.
Meski demikian, dugaan mengenai motif politik tersebut merupakan pandangan Oegroseno yang perlu diuji melalui proses penyidikan. Belum ada kesimpulan resmi dari penyidik mengenai adanya kepentingan politik di balik perkara penyadapan tersebut.
Selain menyoroti kemungkinan motif politik, Oegroseno juga mempertanyakan dasar pelaksanaan penyadapan. Ia merujuk Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur tata cara penyadapan di lingkungan Polri.
Menurutnya, penyadapan harus memiliki tujuan dan dasar yang jelas, terutama berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana. Ia menilai tindakan penyadapan tanpa kepentingan penegakan hukum tidak dapat dibenarkan.
“Kalau penyadapan biasa untuk maksud apa? Iseng? Nggak boleh, berarti melanggar,” katanya.
Oegroseno menegaskan bahwa penyadapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap siapa yang memberikan perintah, apa tujuan penyadapan, serta bagaimana prosedur tersebut dijalankan.
Ia kemudian meminta Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan perkara yang menyeret Listyo Sigit dan sejumlah pihak lainnya. Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui kemungkinan adanya tindak pidana lain di luar dugaan penyadapan ilegal.
Salah satu hal yang disorot Oegroseno adalah kemungkinan adanya upaya makar. Namun, ia tidak menyampaikan bukti yang dapat memastikan adanya dugaan tindak pidana tersebut. Karena itu, kemungkinan tersebut perlu ditempatkan sebagai hal yang diminta untuk didalami, bukan sebagai kesimpulan hukum.
“Ini harus dikembangkan dalam penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Jadi ini harus diungkap tuntas hukumannya,” katanya.
Oegroseno berharap penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian peristiwa yang berkaitan d
