Journalist Independent, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 72.336 tenaga kerja melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan PHK terbanyak, mencapai 14.694 orang.
Jumlah pekerja yang melaporkan terkena PHK dari Jawa Barat tersebut setara dengan 20,31 persen dari total laporan nasional yang tercatat dalam sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Tenaga kerja terkena PHK paling banyak menurut provinsi domisili tenaga kerjanya pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,31%,” tulis keterangan resmi dalam website Satu Data Kemnaker, Minggu (8/11/2026).
Setelah Jawa Barat, Banten menjadi provinsi dengan jumlah laporan PHK terbesar berikutnya. Kemnaker mencatat sebanyak 8.649 pekerja di provinsi tersebut melaporkan terkena PHK.
Jawa Tengah berada di urutan selanjutnya dengan 6.860 laporan. Sementara itu, Jawa Timur mencatat 6.574 pekerja dan DKI Jakarta sebanyak 5.360 pekerja.
Kemnaker menjelaskan data laporan PHK masih dapat berubah, terutama untuk periode enam bulan terakhir. Hal ini karena pekerja yang terkena PHK masih memiliki kesempatan mengajukan klaim JKP hingga enam bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja.
Dengan demikian, jumlah laporan yang tercatat dalam sistem masih bersifat dinamis dan berpotensi mengalami pembaruan seiring masuknya pengajuan klaim dari pekerja.
Tingginya laporan PHK di Jawa Barat bukan kali pertama terjadi. Pada periode sebelumnya, provinsi tersebut juga mencatat angka PHK tertinggi di Indonesia dengan total 13.044 pekerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka atau Kim Agung, sebelumnya telah menjelaskan sejumlah sektor industri yang terdampak pemutusan hubungan kerja di wilayahnya.
Menurut Kim Agung, industri garmen dan otomotif menjadi dua sektor yang paling terdampak. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika global yang berimbas pada permintaan pesanan, terutama di industri padat karya.
“Angkatan kerja di Jawa Barat memang yang tertinggi. Salah satu sektor yang terdampak PHK adalah industri garmen dan otomotif. Industri garmen banyak yang berbasis pesanan dan padat karya, sehingga ketika pesanan menurun, perusahaan harus melakukan efisiensi,” kata Kim Agung saat ditemui di kampus ITB, Senin (26/10) dikutip dari detikJabar.
Kim Agung menilai karakteristik industri yang bergantung pada pesanan membuat perusahaan rentan menghadapi perubahan permintaan pasar. Ketika jumlah pesanan berkurang, perusahaan harus menyesuaikan kegiatan produksi dan melakukan efisiensi, termasuk terhadap kebutuhan tenaga kerja.
Dia mencontohkan kondisi PT Namnam Fashion Industries di Cimahi yang sempat menjadi sorotan setelah melakukan efisiensi ketika pesanan menurun.
Menurutnya, perusahaan dengan jumlah pekerja besar menghadapi tekanan ketika permintaan produksi mengalami penurunan. Situasi tersebut dapat berdampak pada keberlangsungan pekerjaan para karyawan.
Berikut lima provinsi dengan jumlah laporan PHK terbesar sepanjang Januari hingga Oktober 2026 berdasarkan data Satu Data Kemnaker:
- Jawa Barat: 14.694 orang
- Banten: 8.649 orang
- Jawa Tengah: 6.860 orang
- Jawa Timur: 6.574 orang
- DKI Jakarta: 5.360 orang. (*)
