SULSEL  

10 Aksi Unjuk Rasa Dijadwalkan Berlangsung di Makassar Hari Ini, Berikut Titiknya

Journalist Independent
Ilustrasi

MAKASSAR — Sejumlah elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah lokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/10/2026).

Berdasarkan rencana aksi yang dihimpun, terdapat 10 kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dengan isu berbeda. Aksi tersebut tersebar di sejumlah kantor pemerintahan, institusi penegak hukum, hingga sejumlah lokasi usaha.

Aksi pertama dijadwalkan dilakukan Kerukunan Pemuda Gowa (KPG) sekitar pukul 10.00 Wita. Massa yang diperkirakan berjumlah 50 orang akan berkumpul di Sekretariat Panggentungan, Kabupaten Gowa, sebelum menuju Kantor Kanwil Ditjenpas Sulsel di Jalan Sultan Alauddin, Makassar.

KPG membawa isu dugaan meninggalnya salah satu pegawai di Lapas Palopo. Surat pemberitahuan aksi telah diterima pada Kamis (1/10/2026).

Pada waktu yang sama, Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) juga dijadwalkan menggelar aksi. Massa sekitar 50 orang akan berkumpul di kawasan Fly Over Jalan Urip Sumoharjo.

AMPERA merencanakan aksi di tiga lokasi, yakni Indogrosir Jalan Perintis Kemerdekaan Km 18, Mapolda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16, serta Kantor BPN Kota Makassar di Jalan A.P Pettarani. Isu yang dibawa berkaitan dengan dugaan sengketa lahan lokasi pembangunan Indogrosir.

Aksi di Polda Sulsel hingga Kampus UNDIPA

Front Advokasi Rakyat Demokratik juga dijadwalkan turun ke jalan sekitar pukul 10.00 Wita. Massa sekitar 50 orang akan berkumpul di sekretariat mereka di Jalan Karunrung Raya.

Aksi diarahkan ke Kantor Ditlantas Polda Sulsel di Jalan A.P Pettarani. Kelompok tersebut membawa isu dugaan pungutan liar dalam pengurusan berkas di Samsat Wajo, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Toraja Utara yang disebut tidak sesuai dengan ketentuan PNBP.

Sementara itu, Aliansi Wija To Luwu menjadwalkan aksi mulai pukul 13.00 Wita dengan perkiraan massa 50 orang. Aksi akan menyasar Mapolda Sulsel dan kawasan depan Kampus UNDIPA di Jalan Perintis Kemerdekaan.

Isu yang diangkat berkaitan dengan dugaan tindak kriminal terhadap kader IPMIL.

SEMMI Bawa Aspirasi Nasabah BSI

Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) juga akan menggelar aksi sekitar pukul 11.00 Wita. Massa diperkirakan mencapai 50 orang dan berkumpul di sekretariat di Jalan Minasaupa Blok I, Makassar.

SEMMI akan mendatangi Kantor BSI KC Makassar di Jalan Ratulangi serta Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulsel di Jalan Sultan Hasanuddin.

Aksi tersebut membawa isu pembelaan terhadap kepentingan dan kepastian hak nasabah terkait proses pencairan pembiayaan KPR pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Flores

Sekitar pukul 13.00 Wita, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Flores juga dijadwalkan menggelar aksi dengan estimasi massa sekitar 100 orang.

Massa akan berkumpul di sekretariat Jalan Toddopuli Raya sebelum bergerak menuju Kantor sementara DPRD Provinsi Sulsel di Jalan A.P Pettarani dan kawasan pertigaan Jalan Sultan Alauddin-Jalan A.P Pettarani.

Isu yang disampaikan berkaitan dengan evaluasi terhadap penanganan gempa di Flores.

Dua Rencana Aksi Dikembalikan

Selain aksi yang telah memiliki surat pemberitahuan, terdapat sejumlah rencana aksi yang surat pemberitahuannya dikembalikan atau ditolak karena dinilai tidak memenuhi ketentuan waktu penyampaian.

Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sulsel dijadwalkan menggelar aksi pukul 13.00 Wita dengan sekitar 30 orang. Mereka merencanakan aksi di Dermaster Klinik Makassar, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Isu yang diangkat yakni evaluasi terhadap Dermaster Klinik. Namun, surat pemberitahuan aksi tersebut dikembalikan oleh piket Sat Intelkam karena dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998 mengenai batas waktu pemberitahuan aksi.

Hal serupa terjadi pada Aliansi Gerakan Mahasiswa Penegak Keadilan Sulsel. Kelompok tersebut merencanakan aksi sekitar pukul 13.00 Wita dengan massa sekitar 30 orang.

Titik aksi yang direncanakan yakni Grand Toserba di Jalan Pengayoman dan Kantor Wali Kota Makassar di Jalan Ahmad Yani. Isu yang dibawa berkaitan dengan jam operasional Grand Toserba.

Surat pemberitahuan aksi kelompok tersebut juga dikembalikan oleh piket Sat Intelkam dengan alasan yang sama terkait ketentuan pemberitahuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.

Pandawa Pattingalloang Rencanakan Aksi dengan Massa 500 Orang

Pandawa Pattingalloang Indonesia menjadi salah satu kelompok dengan rencana jumlah massa terbesar. Aksi dijadwalkan mulai pukul 10.00 Wita dengan perkiraan peserta sekitar 500 orang.

Massa akan berkumpul di sekretariat Jalan Tinumbu Lorong 132 Nomor 11, Kecamatan Bontoala, sebelum menuju Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar di Jalan Malengkeri Raya dan Kantor Bajaj di Jalan Yos Sudarso.

Kelompok tersebut membawa aspirasi terkait pemeriksaan legalitas dan operasional kendaraan Bajaj, kejelasan status lokasi parkir, serta penertiban apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang.

Namun, surat pemberitahuan aksi tersebut juga dikembalikan oleh piket Sat Intelkam karena dinilai tidak memenuhi ketentuan waktu pemberitahuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.

Aksi di Kantor Bea Cukai

Pengurus Gerakan Mahasiswa Sulawesi dijadwalkan menggelar aksi pada pukul 13.00 Wita. Sekitar 50 orang diperkirakan mengikuti aksi dengan titik kumpul di sekretariat Jalan Urip Sumoharjo Km 4, Makassar.

Massa akan menyampaikan aspirasi di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan di Jalan Urip Sumoharjo.

Isu yang dibawa berkaitan dengan dugaan hubungan tidak wajar, konflik kepentingan, pembiaran, atau dugaan kongkalikong antara oknum aparat atau pegawai yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan peredaran produk tertentu.

Secara keseluruhan, rencana aksi tersebut menunjukkan adanya beragam isu yang akan disampaikan massa aksi, mulai dari persoalan penegakan hukum, pelayanan publik, pertanahan, perbankan, lingkungan, hingga evaluasi kebijakan dan pelayanan sejumlah instansi.