JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp100,1 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun berdasarkan rencana induk yang telah disusun pemerintah.
“Bapak Presiden sudah mengeluarkan direktif dalam bentuk jumlah anggaran yang diajukan berdasarkan reninduk tersebut, yaitu Rp100,1 triliun untuk tiga tahun,” kata Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Tito menjelaskan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Penyusunannya dilakukan dengan menghimpun usulan program dan kegiatan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di tiga provinsi yang terdampak bencana.
Rencana induk tersebut kemudian dibahas bersama DPR sebelum diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan mengenai kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain anggaran untuk program jangka menengah tersebut, pemerintah telah menyalurkan dukungan langsung kepada pemerintah daerah terdampak melalui belanja tidak terduga.
Bantuan tersebut masing-masing sekitar Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi dan sekitar Rp4 miliar untuk kabupaten/kota. Total dukungan melalui skema tersebut mencapai sekitar Rp268 miliar.
Pemerintah juga memberikan tambahan transfer keuangan daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Februari 2026.
Dukungan kembali diberikan pada 5 Agustus 2026 dengan total hampir Rp196 miliar untuk membantu daerah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di tingkat pemerintah pusat, Tito mengatakan Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran bagi 25 kementerian/lembaga dengan total sekitar Rp38,5 triliun.
“Dan Menteri Keuangan sudah menyetujui 25 kementerian/lembaga, totalnya lebih kurang Rp38,5 triliun,” ujar Tito.
Menurut Tito, pemerintah selanjutnya akan memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian/lembaga dapat berjalan selaras dengan program pemerintah daerah.
Kementerian dan lembaga yang telah mendapatkan anggaran akan menyampaikan program kegiatan yang akan dikerjakan kepada pemerintah daerah terdampak secara berkala.
Penyampaian perkembangan tersebut dilakukan setiap Rabu. Langkah ini ditujukan agar pemerintah daerah mengetahui program yang sedang dan akan dilaksanakan kementerian/lembaga di wilayah masing-masing.
Tito menambahkan, program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra mencakup berbagai sektor. Di antaranya pendidikan, pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, kesehatan, pertanian, hingga perikanan.
Pemerintah berharap sinkronisasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat mempercepat pemulihan sekaligus memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. (bun)
