WAKATOBI — Peredaran video bermuatan pornografi yang diduga melibatkan sepasang pria dan wanita di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi perhatian aparat kepolisian. Polres Wakatobi menelusuri rekaman yang menyebar melalui media sosial tersebut untuk memastikan identitas orang-orang di dalamnya sekaligus menguji kebenaran informasi mengenai lokasi perekaman.
Rekaman berdurasi sekitar 6 menit 11 detik itu memperlihatkan dua orang dewasa berada di sebuah ruangan berdinding hijau dengan penerangan lampu putih. Pada bagian awal, seorang perempuan tampak mengarahkan kamera untuk merekam kejadian. Namun, ciri-ciri visual dalam rekaman belum cukup untuk memastikan identitas pemeran maupun membuktikan bahwa video tersebut dibuat di wilayah Wakatobi.
Kasus ini menjadi perhatian setelah video tersebut beredar dan memicu berbagai spekulasi di ruang digital. Informasi yang mengaitkan pemeran dengan warga setempat turut menyebar, tetapi polisi menegaskan bahwa keterangan mengenai identitas dan lokasi harus melalui pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu, dugaan yang berkembang di media sosial belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi.
Kasatreskrim Polres Wakatobi AKP Risman mengatakan pihaknya baru memantau informasi tersebut ketika kabar mengenai video itu mencuat. Penyidik masih berada pada tahap awal untuk mengumpulkan keterangan dan memastikan peristiwa yang sebenarnya.
“Kami baru monitor. Kami baru tahap penyelidikan terkait hal tersebut,” kata Risman dikutip Kamis, (17/9/2026).
Pernyataan itu menunjukkan bahwa polisi belum menyampaikan kesimpulan mengenai pihak yang muncul dalam rekaman maupun orang yang pertama kali menyebarkannya. Penyelidikan diperlukan untuk memisahkan informasi yang bisa dibuktikan dari kabar yang hanya beredar dari satu akun ke akun lainnya.
Kasi Humas Polres Wakatobi Aiptu Asbar juga menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima data lengkap dari fungsi kepolisian yang menangani perkara tersebut. Ia meminta agar informasi mengenai dugaan keterlibatan warga Wakatobi tidak langsung dianggap benar sebelum ada hasil pemeriksaan.
“Datanya belum kami terima dari fungsi terkait. Masih kabar angin,” kata Kasi Humas Polres Wakatobi Aiptu Asbar.
Keterangan tersebut menjadi penegasan bahwa identitas pemeran masih memerlukan verifikasi. Polisi perlu mencocokkan informasi yang beredar dengan keterangan saksi, bukti digital, serta petunjuk lain yang relevan sebelum menarik kesimpulan.
Dalam pemberitaan yang terbit pada 17 September 2026, sejumlah media juga melaporkan bahwa rekaman tersebut menyebar melalui aplikasi pesan singkat, termasuk WhatsApp. Informasi itu menggambarkan bagaimana sebuah video dapat berpindah dari percakapan pribadi ke kelompok yang lebih luas, lalu menjadi bahan pembicaraan di berbagai platform digital. Meski demikian, jalur penyebaran awal dan pihak yang pertama kali mengunggah rekaman itu tetap perlu dibuktikan melalui penyelidikan.
Laporan media lain pada periode yang sama menyebut polisi mulai mengambil langkah lanjutan terhadap orang-orang yang diduga berkaitan dengan video tersebut, termasuk kewajiban melapor. Informasi itu perlu dibaca sebagai perkembangan yang diberitakan media, bukan sebagai bukti bahwa seluruh identitas dan peran masing-masing pihak sudah dipastikan secara hukum.
Dalam penanganan perkara semacam ini, penyidik perlu menelusuri beberapa aspek sekaligus. Polisi dapat memeriksa sumber file, waktu dan lokasi perekaman, keterangan orang yang mengetahui peristiwa tersebut, serta jejak digital yang berkaitan dengan penyebaran. Pemeriksaan itu juga penting untuk membedakan orang yang terekam dalam video dari pihak yang menyebarkan atau meneruskan konten tersebut.
Kedua peran tersebut tidak otomatis sama. Seseorang yang muncul dalam rekaman belum tentu menjadi pihak yang mengunggahnya ke media sosial. Sebaliknya, orang yang menyebarkan video juga perlu diperiksa berdasarkan bukti dan perbuatannya sendiri. Penetapan tanggung jawab hukum harus mengacu pada hasil penyelidikan, bukan semata-mata dugaan warganet.
Aspek lain yang perlu diperhatikan ialah privasi orang-orang yang muncul dalam rekaman. Penyebaran ulang video bermuatan seksual dapat memperluas paparan terhadap orang yang bersangkutan, termasuk ketika identitas mereka belum terkonfirmasi. Masyarakat sebaiknya tidak mengunduh, meneruskan, mengunggah ulang, atau membagikan tautan rekaman tersebut demi menghindari perluasan dampak dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Dari sisi hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur larangan penyebaran informasi elektronik bermuatan pelanggaran kesusilaan untuk diketahui umum. Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten semacam itu dapat diakses tanpa hak. Pasal 45 ayat (1) memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar bagi perbuatan yang memenuhi unsur ketentuan tersebut. Penerapan pasal tetap bergantung pada fakta dan bukti dalam perkara yang diperiksa.
Ketentuan hukum tersebut tidak berarti setiap orang yang menerima atau menemukan video otomatis terbukti melakukan tindak pidana. Penyidik perlu menilai tindakan, unsur kesengajaan, hak atau kewenangan yang dimiliki, serta bukti yang tersedia. Jika ditemukan dugaan perekaman atau penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, aspek tersebut juga perlu dinilai berdasarkan aturan hukum yang relevan dan fakta yang terungkap.
Hingga informasi awal yang disampaikan kepolisian, belum ada kepastian mengenai identitas kedua pemeran, tempat pengambilan gambar, maupun pihak yang pertama kali menyebarkan rekaman. Polisi masih perlu menyampaikan perkembangan berdasarkan hasil pemeriksaan agar masyarakat tidak menjadikan dugaan sebagai kesimpulan.
Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa konten viral tidak selalu memuat informasi yang benar tentang orang dan tempat yang dikaitkan dengannya. Verifikasi merupakan bagian penting dalam penanganan kasus, sedangkan penyebaran ulang tanpa kepastian dapat memperbesar dampak bagi pihak-pihak yang terlibat. Publik diharapkan menunggu keterangan resmi kepolisian dan tidak ikut menyebarkan rekaman maupun identitas yang belum terkonfirmasi.
