Oknum Sales Mitsubishi Bosowa Makassar Dinilai Rugikan Customer Gegara SRUT 2,5 Juta

Journalist Independent

SULSEL – Seorang konsumen bernama Alfian mengaku belum menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pelat nomor mobil yang dibelinya melalui Mitsubishi Bosowa Makassar sejak tahun sebelumnya. Ia mengaku harus membayar biaya tambahan sebesar Rp 2,5 juta yang disebut sebagai biaya pengurusan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) agar dokumen kendaraan tersebut dapat diproses.

Keluhan itu disampaikan Alfian pada 1 Agustus 2023. Ia merasa dirugikan karena kendaraan yang dibelinya belum dilengkapi dokumen registrasi sebagaimana diharapkan. Kondisi tersebut, menurut pengakuannya, juga membuat pajak kendaraan menunggak dan mobilnya beberapa kali ditahan saat melintas di jalan.

Alfian mempertanyakan biaya tambahan tersebut karena mengaku tidak mengetahui adanya kewajiban pembayaran sebesar itu sejak awal transaksi pembelian kendaraan. Ia berharap pihak Mitsubishi Bosowa Makassar memberikan penjelasan mengenai dasar penarikan biaya dan memastikan penyelesaian dokumen kendaraannya.

“Pajak kendaraan sudah menunggak, sering juga ditahan dijalan, katanya klo mau ambil STNK sama Plat harus bayar 2 Juta 5 ratus, untuk kepengurusan Surat Registrasi Uji Type (SRUT), “Kata Alfian kepada Journalist Independent. Com.

Keluhan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan kepastian dokumen kendaraan, transparansi biaya, dan pelayanan kepada konsumen setelah pembelian mobil. Namun, penyebab pasti belum terbitnya STNK dan pelat nomor Alfian masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen transaksi serta penjelasan pihak dealer.

Alfian Pertanyakan Biaya Tambahan Pengurusan SRUT

Menurut Alfian, permintaan biaya Rp 2,5 juta berkaitan dengan pengurusan SRUT. Ia mempertanyakan besaran biaya tersebut karena, berdasarkan informasi yang diketahuinya, tarif penerbitan SRUT sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki ketentuan tersendiri.

Dalam informasi yang disampaikan pada pengaduan tersebut, tarif penerbitan SRUT disebut sebesar Rp 250.000 untuk mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan, dan kereta gandengan. Sementara itu, tarif untuk mobil penumpang disebut sebesar Rp 500.000 dan sepeda motor Rp 100.000.

Baca Juga  Sempat Viral, Kapolsek Biringkanaya Kompol Andi Alimuddin Ajukan Permohonan Maaf Ke Ibu Datu

Perbedaan angka tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab, biaya penerbitan dokumen oleh pemerintah perlu dibedakan dari kemungkinan biaya jasa pengurusan atau administrasi lain yang ditagihkan oleh pihak tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 mengatur jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Meski demikian, untuk memastikan tarif yang berlaku terhadap transaksi Alfian pada saat kejadian, diperlukan pemeriksaan terhadap ketentuan tarif yang relevan dan rincian layanan yang diminta.

Informasi yang tersedia belum memuat rincian tertulis mengenai komponen biaya Rp 2,5 juta yang diminta Armin. Belum diketahui pula apakah nilai tersebut seluruhnya diklaim sebagai biaya resmi penerbitan SRUT atau mencakup komponen lain.

Karena itu, perbandingan antara tarif PNBP dan jumlah yang diminta perlu disertai bukti pembayaran, kuitansi, serta rincian administrasi agar konsumen dapat mengetahui dasar setiap komponen biaya.

Sales Mitsubishi Bosowa Makassar Beri Klarifikasi

Armin, sales Mitsubishi Bosowa Makassar yang disebut Alfian, memberikan tanggapan saat dihubungi melalui WhatsApp pribadinya. Ia membantah bahwa STNK dan pelat nomor milik konsumen tersebut ditahan. Menurut Armin, masih terdapat urusan administrasi SRUT yang harus diselesaikan.

Armin juga menyatakan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Alfian. Ia meminta media turut melihat kemungkinan adanya persoalan dari sisi konsumen yang menyebabkan STNK belum terbit. Armin bahkan mempersilakan Alfian datang ke kantornya agar ia dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Mohon maaf bukan ditahan tapi ada administrasi yang harus diselesaikan dan saya juga sudah sampaikan beliau. Iye, muat maki tapi alangkah baiknya ada juga dari sisi customer kenapa STNK tidak bisa terbit, kalau dia mau suruh maki datang dikantor saya bantu jelaskan lagi, “jawab Armin.

Baca Juga  AKBP. Arisandi S. Ik, Tutup Final Kapolres Luwu Cup III, Tekankan Kontrol Dan Pendewasaan Diri

Keterangan Armin tersebut memberikan sudut pandang berbeda dari keluhan Alfian. Jika Alfian merasa dirugikan karena dokumen kendaraan belum diterima dan muncul permintaan biaya tambahan, Armin menyatakan persoalannya berkaitan dengan administrasi yang belum diselesaikan.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum merinci dokumen apa yang masih diperlukan, bagaimana perhitungan biaya Rp 2,5 juta, serta pihak yang bertanggung jawab atas proses penerbitan STNK dan pelat nomor. Rincian tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada perbedaan keterangan antara konsumen dan sales.

Transparansi Biaya Menjadi Sorotan

Keluhan Alfian diharapkan menjadi perhatian manajemen Mitsubishi Bosowa Makassar. Ia meminta agar konsumen memperoleh informasi yang jelas sejak awal pembelian kendaraan, termasuk apabila terdapat biaya tambahan untuk pengurusan dokumen.

“Jangan rugikan kami pak, dari awal tidak ada seperti ini tiba-tiba ada biaya tambahan, “tutup Alfian.

Dalam transaksi kendaraan bermotor, konsumen perlu memperoleh penjelasan yang terang mengenai harga kendaraan, biaya administrasi, dokumen yang akan diterima, serta kemungkinan persyaratan tambahan. Informasi tersebut membantu konsumen memahami kewajiban pembayaran dan menghindari munculnya perselisihan setelah transaksi berlangsung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa. Pasal 4 juga mengatur hak konsumen untuk menyampaikan keluhan serta memperoleh perlindungan dan penyelesaian sengketa secara patut.

Dalam persoalan Alfian, transparansi dapat dimulai dengan memberikan rincian tertulis tentang biaya yang diminta, dasar pengenaan setiap komponen, status proses SRUT, serta alasan STNK dan pelat nomor belum diterbitkan. Bukti transaksi dan komunikasi antara konsumen dengan pihak dealer juga dapat membantu memperjelas duduk perkara.

Manajemen Dealer Diharapkan Menindaklanjuti

Persoalan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran oleh pihak tertentu karena dokumen pendukung dan penjelasan lengkap manajemen dealer belum tersedia dalam informasi awal. Pernyataan Alfian merupakan keluhan konsumen, sedangkan Armin telah memberikan tanggapan bahwa terdapat administrasi yang harus diselesaikan.

Baca Juga  Tragedi Pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung, 2 Korban Telah Berhasil Ditemukan

Oleh sebab itu, klarifikasi dari jajaran direksi atau manajemen Mitsubishi Bosowa Makassar diperlukan untuk memastikan prosedur pengurusan dokumen kendaraan, rincian biaya SRUT, dan status administrasi mobil milik Alfian.

Penyelesaian yang jelas diharapkan dapat memberikan kepastian bagi konsumen sekaligus mencegah kesalahpahaman serupa. Konsumen berhak mengetahui komponen biaya yang dibebankan kepadanya, sedangkan pihak dealer perlu memiliki dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas setiap tagihan.

Hingga persoalan tersebut memperoleh penjelasan menyeluruh, status penerbitan STNK dan pelat nomor kendaraan Alfian serta dasar biaya Rp 2,5 juta masih menjadi hal yang perlu diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait.