​​Minta Dukungan Wali Kota, Bapas Makassar Sebut Makassar Berpeluang Jadi Percontohan PK Sukarela

Journalist Independent
Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).

​Journalist Independent, MAKASSAR – Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar.

Ia menyebut bahwa Kota Makassar memiliki peluang besar menjadi daerah percontohan, khususnya dalam pengembangan model PK Sukarela yang melibatkan partisipasi masyarakat.

“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, Makassar berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support pak Wali Kota,” ujar Surianto,  Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, Bapas Makassar saat ini telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka nantinya akan membantu memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan hingga pemantauan klien.

“Namun, pelaksanaan tugas ini membutuhkan dukungan operasional, terutama terkait mobilitas dan transportasi bagi para pembimbing yang melakukan pendampingan di lapangan,” tuturnya.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemerintah Kota Makassar terkait dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.

Selanjutnya, diperlukan pembahasan teknis bersama perangkat daerah untuk memastikan skema dukungan dan pertanggungjawaban anggaran berjalan secara akuntabel.

“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelasnya.

Selain pengembangan PK Sukarela, kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial juga menjadi perhatian utama.

Pihak Bapas Makassar telah menjalin kerja sama dengan sejumlah wilayah di Kota Makassar untuk menyiapkan lokasi pelaksanaan program tersebut. Diantaranya, Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk beberapa kelurahan seperti Buakana dan Batua.

“Kerja sama ini menjadi langkah awal agar ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial, lokasi serta mekanisme pelaksanaannya telah tersedia,” katanya.

Baca Juga  Cegah Pungutan Liar, Munafri Perkenalkan Digitalisasi Layanan Lontara+ di Forum I-SIM 2026

Ia mengakui, hal ini sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi pidana alternatif, sehingga pemidanaan tidak lagi semata-mata bertumpu pada pidana penjara.

Tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku untuk menjalani sanksi melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Surianto juga berharap keberadaan Griya Abhipraya Sombere tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Kota Makassar.

“Melalui fasilitas nantinya, klien pemasyarakatan memperoleh kesempatan untuk bekerja, berusaha, mengembangkan kreativitas, serta kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif,” katanya.

Karena itu, Bapas Makassar mendorong kolaborasi program bersama Pemkot Makassar, termasuk membuka peluang dukungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Pihaknya juga merencanakan peringatan hari ulang tahun kedua Griya Abhipraya Sombere pada akhir tahun ini.

Ditambahakan, momentum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperlihatkan capaian pembinaan, memamerkan produk dan kreativitas klien, sekaligus memberikan apresiasi kepada para mitra.

“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” imbuhnya.

Ia menegaskan, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak semata-mata diukur dari jumlah orang yang menjalani pidana, tetapi juga dari seberapa banyak mereka dapat dipulihkan, diberdayakan, dan kembali menjalani kehidupan secara produktif.

Melalui audiensi tersebut, Bapas Makassar berharap penguatan MoU dapat segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait, termasuk dukungan fasilitasi transportasi dan operasional PK Sukarela serta penguatan peran Griya Abhipraya Sombere dalam program pemberdayaan masyarakat.

“Dengan sinergi ini, mampu menghadirkan pendekatan pemasyarakatan yang lebih inklusif, berorientasi pada pemulihan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tukasnya.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap gagasan penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela sebagai bagian dari penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Baca Juga  YASMIB Sulawesi dan Pemkot Makassar Dorong Anggaran Inklusif, Fokus WASH hingga Kesehatan Reproduksi

Munafri menyambut positif inisiatif Bapas Makassar yang melibatkan masyarakat melalui pengembangan PK Sukarela.

“Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” katanya.

Selain itu, Munafri juga mendorong agar MoU yang telah disepakati tidak berhenti pada dokumen kerja sama, tetapi segera diterjemahkan menjadi langkah teknis dan program nyata di lapangan.

Termasuk menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah wilayah kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Makassar.

“Kesiapan yang matang, dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial nantinya,” katanya.

Di sisi lain, Munafri juga memberikan perhatian terhadap penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan. (*)