Journalist Independent.com, MAKASSAR – Rencana pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), belum bisa berjalan mulus. Proyek yang diharapkan menjadi solusi kemacetan di kawasan Kecamatan Tamalate itu masih terkendala sengketa lahan yang melibatkan sejumlah pihak.
Persoalan tersebut berpusat pada tiga bidang tanah yang akan menjadi lokasi pembangunan. Sejumlah warga mengklaim kepemilikan dengan dasar legalitas berbeda. Bahkan, sengketa tersebut turut diwarnai gugatan dan somasi sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar harus berhati-hati dalam proses pengadaan tanah.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan persoalan itu diketahui setelah pihaknya melakukan penelusuran bersama Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Makassar.
“Persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” ungkap Izhar dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Dia menyebut terdapat tiga warga yang mengklaim memiliki hak atas bidang tanah tersebut, masing-masing Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi. Ketiganya memiliki dokumen dasar penguasaan tanah yang berbeda.
Pada lahan yang diklaim Letkol Amsal Sampetondok, luas bidang yang terdampak pengadaan sekitar 520 meter persegi. Tanah tersebut merupakan bagian dari lahan seluas 1.175 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244, dengan surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.
Sementara Rabaya mengklaim memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964. Adapun Jasmani Agi mengaku berhak atas tanah tersebut berdasarkan dokumen surat peralihan hak.
Persoalan juga melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk yang mengklaim memiliki lahan sekitar delapan hektare dengan dasar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Selain itu, terdapat gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga serta somasi dari warga yang mengklaim salah satu bidang tanah sebagai miliknya.
Izhar menegaskan, Pemkot Makassar tidak bisa langsung membayarkan ganti rugi atas tanah yang masih bersengketa. Pembayaran kepada salah satu pihak berisiko memunculkan persoalan hukum jika kemudian ada pihak lain yang juga memiliki dasar klaim kepemilikan.
“Kapan ketika kita lakukan langkah pembayaran salah satu lahan, maka menjadi masalah di kemudian hari. Karena di sisi lain, ada pihak yang klaim pemilik tanah dengan legalitas sertifikat,” jelasnya.
Untuk menghindari persoalan tersebut, Pemkot Makassar mengubah skema pengadaan tanah. Jika sebelumnya direncanakan melalui pembayaran langsung atau business to business (B-to-B), kini prosesnya diarahkan melalui mekanisme pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Pemkot akan menyiapkan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen sebelum menyerahkannya kepada ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Satuan tugas pendataan dan verifikasi objek maupun subjek tanah juga akan dibentuk.
Apabila status tanah telah jelas, tetapi perkara hukumnya belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat dilakukan melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Izhar mengatakan pembangunan jembatan tersebut melibatkan pemerintah lintas tingkatan. Pemkot Makassar bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sementara Pemprov Sulsel berperan memfasilitasi perencanaan dan koordinasi. Adapun pembangunan fisik ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dengan pendanaan APBN.
“Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya. (na)






